jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan masalah program organisasi penggerak (POP) sudah mulai terselesaikan satu persatu. Menyusul gabungnya Nahdlatul Ulama (NU) dalam POP.
Sebelumnya NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan mundur dari POP karena menilai kriteria penentuan organisasi yang ikut dalam program bernilai Rp 595 miliar tersebut, tidak jelas.
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem: POP Kemungkinan Diundur Januari 2021
"Saya sampaikan kabar baiknya, NU sudah menyatakan siap bergabung dalam POP. Tinggal Muhammadiyah dan PGRI yang kami tunggu keikutsertaannya," kata Nadiem dalam rapat kerja Komisi X DPR RI, Kamis (27/8).
Dia menyebutkan, selama sebulan pihaknya sudah melakukan evaluasi kembali terhadap POP.
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem: Di Awal, Saya Memang Radikal
Berbagai masukan dan usulan dari NU, Muhammadiyah serta PGRI dibahas kemudian ditindaklanjuti.
"Sesuai masukan tiga organisasi masyarakat ini, POP kami tunda sampai 2021. Insyaallah Januari program ini jalan," ucapnya.
BACA JUGA: Komisi X Minta Guru Honorer Dapat Bansos Rp 600 Ribu, Ini Jawaban Mendikbud Nadiem
Terkait rekomendasi PGRI khusus peningkatan kesejahteraan honorer baik guru maupun tenaga kependidikan, Nadiem mengatakan sudah melaksanakannya.
Sebagian dana POP sudah realokasi untuk pulsa dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan.
"Di sini saya sampaikan, rekomendasi PB PGRI sudah saya penuhi, sekarang saatnya PGRI bergabung dengan POP, please," kata Nadiem penuh harap.
Bagi Nadiem, NU, Muhammadiyah, dan PGRI adalah organisasi massa yang sudah melakukan praktik baik di bidang pendidikan. Praktik-praktik baik ini akan berguna dalam POP.
"Kami butuh resep dari NU, Muhammadiyah, dan PGRI untuk mengelola pendidikan seperti apa. NU sudah bergabung, akan lebih lengkap rasanya bila Muhammadiyah dan PGRI juga ikut mensukseskan program ini tahun depan,"tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad