jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem Key Performance Indicator yang bertujuan untuk mengukur kinerja pejabat eselon I dan II. Jika tidak bisa mencapai target, maka terbuka kemungkinan pejabat akan diganti.
"Dia tahu persis, saya dicopot kenapa? Semua ada angka. Jadi kayak swasta, target kamu apa? Dia bikin target," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4).
BACA JUGA: Ini Alasan Ahok Kukuh Ingin Hapus 3 in 1
Ahok, sapaan Basuki, menyatakan, sistem perhitungan kinerja PNS itu baru beroperasi pada 1 Mei 2016. Ia berharap, tidak ada lagi penggantian pejabat eselon I dan II tanpa alasan yang jelas.
Dengan adanya sistem penilaian, Ahok mengatakan, PNS DKI tidak lagi sibuk berpolitik atau mencari proyek. Para PNS lebih sibuk mencapai target dan memberikan pelayanan terbaik untuk warga.
BACA JUGA: Ketua BPK Temui Presiden, Ahok Ngomongin Peti Mati
Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, sistem KPI tidak berlaku untuk pejabat eselon III dan IV, sebab mereka berada di bawah tanggung jawab eselon I dan II. Namun, terbuka kemungkinan pejabat eselon III dan IV bisa melaporkan perilaku atasannya.
"Kalau lihat atasan tidak benar lapor, maka saya copot eselon II berarti kamu mendukung tidak benar," ungkap Ahok. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Pesan Jokowi ke Ahok Soal Reklamasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Benarkah Iklan Podomoro Ini Beredar di Tiongkok?
Redaktur : Tim Redaksi