jpnn.com - JAKARTA - Puluhan ribu nelayan, buruh dan anak buah kapal (ABK) Pelabuhan Muara Baru bakal mogok massal. Rencana aksi mogok kapal di Pelabuhan Muara Baru akan berlangsung selama satu bulan penuh.
"Ini rencana aksi untuk kapal selama satu bulan dan untuk pabrik selama tujuh hari. Kami berharap dengan aksi mogok Pak Presiden Jokowi turun tangan dan bisa mengambil langkah cepat. Sebetulnya bila dunia usaha seperti ini berarti ada masalah yang harus diselesaikan," kata Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tachmid Widiasto Pusoro, di Jakarta, Senin (10/10).
BACA JUGA: Hakim Masih Galau, Arwah Mirna Datang Lewat Mimpi
Menurut Tachmid, nelayan, buruh, ABK, pekerja pelabuhan dan pengusaha perikanan sebenarnya tidak ingin melakukan aksi mogok kerja.
Namun, mogok kerja tetap dilakukan sebagai langkah keprihatinan terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) telah membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan dunia usaha perikanan.
BACA JUGA: Pak MenPAN-RB, Tolong Segera Tuntaskan Masalah Honorer K2
"Kami ingin aksi ini tidak berkepanjangan. Karena akan merugikan puluhan ribu tenaga kerja," terang Tachmid.
Dia menambahkan, Perum Perindo telah mengeluarkan dan menerbitkan SK Direksi untuk menaikkan sewa lahan sebesar lebih dari 450 persen.
BACA JUGA: Pak Jokowi Tolong Serius Sikat Mafia Pengoplos Beras Subsidi
Selain itu, masa sewa lahan dibatasi hanya lima tahun.
"Kami industri perikanan butuh kepastian usaha. Sebab kalau hanya lima tahun akan menimbulkan ketidakpastian usaha. Dan investasi di industri perikanan puluhan bahkan ratusan miliar. Bila ini dilakukan perusahaan perikanan bisa gulung tikar dan 85 ribu nelayan dan pekerja akan di PHK," tegasnya.
Tachmid menambahkan, dengan dinaikkan sewa lahan sebesar 450 persen dipastikan pengusaha perikanan tidak sanggup membayar sewa, dan itu diperparah dengan pembatasan sewa lahan selama lima tahun.
"Dengan sewa fantastis tersebut tidak akan ada daya saing produk perikanan dibandingkan negara Vietnam, Thailand dan Filipina. Di Vietnam mereka bisa sewa jangka waktu yang panjang 40-50 tahun sehingga bisa ada kepastian usaha," ujarnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukti Dugaan Pelanggaran Etika Bang Ruhut Sah, Siap-Siap Ya!
Redaktur : Tim Redaksi