jpnn.com, JAKARTA - Massa dari FPI, PA 212, dan GNPF U menyinggung nama produser film Raam Punjabi ketika menggelar aksi di Kedubes India, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (6/3). Nama Raam ini disebut saat Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, saat berorasi dalam aksi.
Menurut Slamet, seluruh elemen bangsa harus menyatakan sikap atas kerusuhan bernuansa SARA di India. Termasuk orang Indonesia yang memiliki darah India seperti Raam Punjabi.
BACA JUGA: Orator Demo FPI: Apakah Dia Mengutuk?
"Hai pengusaha India yang mencari makan di Indonesia. Seperti Raam Punjabi, mana suara anda," kata Slamet dalam orasinya di depan Kedubes India, Jakarta Selatan, Jumat.
Menurut Slamet, hingga kini Raam dan pengusaha keturunan India lainnya, tidak pernah mengutarakan keberatan dan kecaman atas kerusuhan bernuansa SARA di negara dengan ibu kota New Delhi.
BACA JUGA: Polisi Persilakan FPI dan PA 212 Demo di Kedubes India tetapi Diminta Jangan Mengacau
Slamet berharap, dalam pekan ke depan Raam bisa menyampaikan kecaman atas yang terjadi di India.
"Artis atau produsen film dari India kalau tidak ikut mengecam, kami akan menyatakan perang terhadap mereka," tutur dia.
Sebagai informasi, massa dari FPI, PA 212, dan GNPF Ulama menggelar aksi di area depan Gedung Kedutaan Besar India, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat ini. Setidaknya, ratusan orang dari tiga organisasi mendatangi area depan Gedung Kedubes India.
Massa datang ke lokasi dengan membawa sebuah mobil komando. Massa membawa pula sejumlah poster yang isinya berisi kecaman terhadap India atas kejadian kerusuhan bernuansa SARA di negara tersebut.
Dalam tuntutannya, tiga ormas itu mendesak pemerintah Indonesia tegas menyikapi kerusuhan di India. Indonesia bisa menempuh jalur politik di lembaga internasional. Sebab, kerusuhan di India dinilai tiga ormas, masuk pelanggaran HAM berat.
Dalam penilaian tiga ormas, kerusuhan di India bermuara dari pengesahan UU Kewarganegaraan. Aturan itu dianggap diskriminatif terhadap imigran asal Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang mayoritas muslim.
UU tersebut, tulis surat bersama tiga ormas, menjadikan kelompok radikal ekstremis Hindu India untuk melakukan tindakan persekusi terhadap umat muslim. Sebab, aturan itu mengesankan umat muslim ialah imigran ilegal di India.
Tiga ormas pun mendesak pemerintah India mencabut UU Kewarganegaraan, karena aturan itu telah digunakan oleh kelompok ekstremis India melakukan berbagai tindakan persekusi.
Selanjutnya, tiga ormas mendesak pemerintah India segera menghentikan tindakan persekusi. Terakhir, tiga ormas mendesak pemerintah India menangkapi pelaku persekusi. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan