jpnn.com - SEMARANG – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meluncurkan implementasi sertifikat tanah elektronik di 29 kantor pertanahan di Jateng, di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang Jumat (12/7).
Dengan peluncuran ini, maka 35 kantor pertanahan di Jawa Tengah sudah menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik.
BACA JUGA: Jateng Sudah Memiliki 30 Desa Antikorupsi, Nana Sudjana Akan Gelorakan di 372 Desa pada 2024
Nana mengatakan sangat mendukung akselerasi layanan pertanahan berbasis elektronik ini, dengan harapan masyarakat makin mendapat kemudahan dalam mengurus sertifikat tanah.
Menurutnya, dengan pengurusan mudah dan cepat, mampu meminimalisasi risiko penyimpangan dan pungli. Sertifikat elektronik itu juga menghindari risiko kehilangan, pemalsuan, dan bencana.
BACA JUGA: Nana Sudjana Targetkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Jateng Mencapai 82 Persen
"Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mempermudah masyarakat untuk pengurusan sertifikasi tanah,” kata Nana.
Pada era saat ini, memang sudah saatnya Kementerian ATR/ BPN menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan diharapkan makin baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
BACA JUGA: Sukses Gelar AFF U-16 di Surakarta, Nana Sudjana: Menambah Semangat Penyelenggaraan Event
Nana pun menyebut, realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (SHAT PTSL) di Jawa Tengah pada 2023 mencapai 775.648 bidang tanah. Di 2024 ini, sudah 91.023 bidang tanah.
Sementara itu, Menteri ATR/ BPN, Agus Harimurti Yudhoyono a.k.a AHY menyampaikan, dengan diluncurkannya implementasi layanan elektronik di 29 kantor pertanahan, maka seluruh Kantor Pertanahan di Jateng sudah memberikan layanan berbasis elektronik.
"Kami ingin meyakinkan bahwa pelayanan pertanahan di Jawa Tengah ini makin baik,” katanya.
Dengan sistem elektronik, urusan pun makin cepat, efisien, transparan, akuntabel, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak baik.
Terkait potensi serangan siber, semua sistem yang sifatnya digital memang rentan terancam peretasan.
"Maka, yang harus dilakukan ialah meningkatkan sistem keamanan digital. Kami berkomitmen, untuk menjaga keamanan data dengan terus melakukan evaluasi dan meng-update sistem," tutur AHY. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan