jpnn.com, PURWOREJO - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam penyusunan APBD.
“Ini pun kami lakukan di provinsi, yang menjadi priroritas utama adalah pengentasan kemiskinan dan ini berlaku juga untuk kabupaten/ kota,” kata Nana saat menyerahkan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo di GOR Sarwo Edhie Wibowo, Purworejo, Senin (26/2/2024).
BACA JUGA: Pemprov Jateng Percepat Pemulihan Setelah Banjir Melanda Demak
Nana mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Sebab, sejak 2021 angkanya terus menunjukkan penurunan. Namun, untuk untuk angka kemiskinan diminta untuk terus digenjot, sebab angkanya masih sekitar 11,33.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Menyalurkan Bankeu Rp 190,6 M ke Pemkab Karanganyar, Ini Pesan Nana Sudjana
Setiap tahun Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
Bantuan tersebut antara lain diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Tahun ini, Kabupaten Purworejo menerima bantuan Rp68,8 miliar.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Gandeng Perguruan Tinggi Demi Meminimalisasi Kecelakaan Kerja
Dari bantuan tersebut, bantuan penanggulangan kemiskinan antara lain untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 681 unit sebesar Rp 13,6 miliar, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 60 kelompok dengan total nilai Rp 1,2 miliar, Kartu Jateng Sejahtera untuk 495 penerima senilai hampir Rp 2,2 miliar, dan bantuan penanggulangan masalah gizi sebesar Rp 2,6 miliar.
Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti manyatakan dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Purworejo terus mengalami penurunan.
Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 88 ribu jiwa. Setahun kemudian menjadi 82 ribu jiwa, dan tahun 2023 menurun lagi menjadi 81 ribu jiwa.
“Untuk penanganan, pada tahun 2023, kami sudah mengalokasikan anggaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, yang terealisasi sebesar Rp 244,38 milyar,” kata dia.
Anggaran itu untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
“Selain itu kami juga mencari bantuan CSR untuk ikut dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," katanya.
Yuli membeberkan pihaknya sudah berhasil membereskan empat dari delapan aspek penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Empat aspek itu adalah rumah tidak layak huni, anak tidak sekolah, stunting dan disabilitas.
Empat aspek lainnya, yakni jamban, listrik, air bersih dan anggota rumah tangga tidak bekerja, memang belum tercapai secara optimal. Tetapi, Pemkab Purworejo berkomitmen untuk menuntaskannya.(jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Tim Redaksi