jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie menyesalkan sikap Pimpinan Sidang Paripurna DPR dalam memimpin sidang yang berujung kericuhan. Bahkan kericuhan itu berujung pada insiden banting meja oleh politikus Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar, Selasa (28/10).
Syarif menyebut bahwa pimpinan tidak fair dalam memimpin sidang. "Saya tidak mencampuri urusan internal yang terjadi di PPP. Tapi, saya menyesalkan sikap pimpinan yang tidak fair," kaya Syarif, Selasa (28/10).
BACA JUGA: KIH Inginkan Pimpinan AKD Berdasar Hasil Pemilu
Insiden banting meja itu terjadi saat Rapat Paripurna penyampaian susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Saat itu pimpinan memutuskan untuk menerima nama anggota fraksi versi Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA).
Tapi itu dianggap tidak sah oleh Hasrul. Lantas, Hasrul pun menyampaikan surat hasil keputusan Menkumham terkait kepengurusan PPP hasil Muktamar di Surabaya, dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Hasrul ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PPP. Namun, pimpinan tetap beranggapan bahwa Ketum PPP yang sah adalah SDA, sehingga menerima nama-nama yang diajukan versi SDA.
BACA JUGA: Hingga Petang Ini, Bupati Muratara Masih Diperiksa
Menurut Syarif, persoalan yang terjadi di PPP merupakan urusan internal. Karenanya, ia tak mencampuri urusan itu. Namun, kata Syarif, seharusnya pimpinan juga bersikap adil dan bijaksana dan bukan terjebak kepada kepentingan-kepentingan tertentu.
"Masa cuma tandatangan Pak SDA langsung disahkan? Kan setelah adanya keputusan Kemenkum HAM soal Muktamar Surabaya maka Pak SDA bukan lagi Ketua Umum PPP," katanya.
BACA JUGA: Gugatan Rp 1,5 T Kasus JIS Dinilai tak Wajar
Hasrul pun memprotes sikap pimpinan, namun dia tak digubris. Itu menyebabkan paripurna kembali gaduh. "Ini kekesalan yang timbul akibat sikap pimpinan. Seharusnya pimpinan memperhatikan itu," ungkapnya.
Dia mengatakan, tidak ada fraksi yang ingin menghambat. Namun, kata dia, kericuhan ini terjadi karena pimpinan tidak bisa berpikir arif dan bijaksana.
"Saya menduga ada agenda-agenda tertentu di balik ini semua. Mereka ingin menguasai semua alat kelengkapan dewan. Ada agenda apa di balik hasrat untuk menguasai alat kelengkapan dewan itu," kata Syarif.
Dia mengingatkan, DPR ini merupakan representasi rakyat. Jangan sampai, kata dia, mayoritas suara rakyat yang ada di DPR dikesampingkan. "Ini cara yang tidak baik. Saya tidak suka cara ini. Masa ingin menguasai semua alat kelengkapan dewan? Ini hal tidak baik dan tak seharusnya dilakukan pimpinan," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pramono Jamin 4 Menteri Asal PDIP Layak Dipercaya
Redaktur : Tim Redaksi