jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mengatakan tidak semua partai politik harus bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.
Johnny menjelaskan, dalam demokrasi yang sehat harus ada penyeimbang atau yang di negara dengan sistem parlementer disebut oposisi. Menurut Johnny, di kabinet pemerintahan Jokowi juga membutuhkan oposisi yang konstruktif.
BACA JUGA: Kerja Sektor Pertanian Berprestasi, Mampu Wujudkan Nawacita Jokowi
“Karena itu, tidak harus semuanya dalam kabinet. Berada di luar kabinet juga terhormat, dan bisa menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya untuk membangun negara,” kata Johnny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Menurut Johnny, hal itulah yang dimaksudkan oleh Jokowi mengundang dan mengajak partai yang ada di koalisi Prabowo – Sandi bersama-sama membangun negara ini tidak hanya di parlemen, tetapi di semua aspek ketatanegaraan. “Kalau ingin demokrasi sehat, kalau ingin penyelenggaraan negara baik, tidak harus semua berada di dalam koalisi,” ujar Johnny.
BACA JUGA: Prabowo Bisa Manfaatkan Rekonsoliasi demi Bela Pendukungnya dari Jerat Hukum
BACA JUGA: Jumlah Kursi Golkar Susut, Masa Airlangga Masih Mau Lanjut?
Terlebih lagi, ujar Johnny, masyarakat melihat ada perbedaan kuat antara visi misi Jokowi – Ma’ruf dengan Prabowo – Sandi. Bahkan, wakil ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf itu melanjutkan bahwa di ruang publik perbedaan visi misi itu sudah diketahui.
BACA JUGA: Kunjungi Sulut, Presiden Jokowi Bakal Bermalam di Manado
“Di ruang publik disemburkan luar biasa perbedaannya. Apakah Pak Prabowo dengan koalisinya mau mencabut kembali seluruh pernyataan-pernyataan itu, termasuk mencela, merendahkan, mempersalahkan kebijakan Pak Jokowi. Apa mau?” ungkap anggota Johnny.
Lebih lanjut Johnny tidak mempersoalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka peluang cukup satu partai politik dari koalisi Prabowo – Sandi saja yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Main. Menurut Johnny, setiap parpol memiliki sikap.
“Kami di KIK (Koalisi Indonesia Kerja) meyakini keputusan akhir ada di Pak Jokowi. Kalau sikap masing-masing, kami punya sikap agar di samping kabinet produktif, diisi tokoh-tokoh profesional. Pemerintahan juga membutuhkan oposisi konstruktif,” kata Johnny. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhub Sidak Pelabuhan Manado
Redaktur & Reporter : Boy