jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Satyo Purwanto menilai serangkaian manuver NasDem terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tidak dilakukan secara kolektif. Manuver politik itu, kata dia, hanya dilakukan Ketua Umum NasDem Surya Paloh (SP).
Satyo pun menyebut serangkaian manuver politik itu seperti Surya Paloh bermesraan dengan pimpinan PKS yang notabene oposisi bagi pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Manuver Nasdem Bisa Berimbas untuk Jokowi dan Koalisi
Manuver berikutnya, lanjut Satyo, Surya Paloh mendahulukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketimbang Presiden Jokowi untuk tampil di Kongres II NasDem.
"Saya lebih senang menyebutnya ini manuver SP ketimbang manuver NasDem. Sebab, SP memainkan politik dua muka," ucap Satyo saat dihubungi awak media, Selasa (11/11).
BACA JUGA: Manuver NasDem Bikin Korsleting Koalisi Pemerintahan
Menurut Satyo, Paloh memiliki dasar kuat untuk melakukan manuver politik. Sebab, hasrat Paloh untuk menempatkan kader NasDem menjadi Jaksa Agung tidak terpenuhi.
"Bahwa ada rumor yang berkembang, manuver SP akibat kecewa karena posisi Jaksa Agung diberikan ke pihak lain, bisa jadi benar," lanjut dia.
Menurut dia, NasDem tentu menjadi pihak yang dirugikan dari rangkaian manuver politik Paloh. Nasib tiga kader NasDem yang masuk Kabinet Indonesia Maju terancam dirombak Presiden Jokowi.
"Akibat manuver ini NasDem sebagai partai politik dirugikan oleh manuver SP. Jokowi sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi menteri-menteri dari NasDem," ucap dia.
Lebih lanjut dia menilai, menteri dari NasDem sebetulnya ingin bekerja di pemerintahan Jokowi. Namun, manuver politik Paloh menghambat mereka melaksanakan pekerjaan.
"Kondisi ini diakibatkan manuver SP yang berpolitik dua muka, tidak tegas, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," tutup Satyo. (mg10/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan