jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan partainya tetap menginginkan parlementary treshold pada pemilihan umum legislatif 2019 sebesar tujuh persen.
PT tujuh persen merupakan salah satu poin yang menjadi fokus Partai Nasdem dalam pembahasan Undang-undang Pemilu yang tengah digarap DPR dan pemerintah.
BACA JUGA: Pemerintah Pengin PT Naik Setiap Pemilu
"Kami tetap menginginkan tujuh persen,” kata Abdullah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4).
Bukan tanpa alasan Nasdem menginginkan PT tujuh persen.
BACA JUGA: Dukung PT Nol Persen, Gerindra Usulkan Faction Treshold
Abdullah menjelaskan,Partai Nasdem menginginkan sistem pemerintahan presidensil semakin kuat.
Dengan PT tujuh persen, kata dia, sudah jelas akan ada penyederhaan jumlah partai di legislatif sehingga presiden dalam menjalankan pemerintahannya semakin kuat.
"Dan DPR RI dalam mengawasinya roda pemerintahan juga kuat,” paparnya.
Lagislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, itu juga mendukung sistem pemilu secara terbuka sehingga calon yang akan dipilih dikenal baik oleh rakyat yang memilih.
“Dengan sistem terbuka ini, rakyat benar-benar mengenal calon legislatif yang akan mereka pilih. Rakyat lebih mengenal track record, tidak seperti membeli kucing dalam karung," jelasnya.
Abdullah mengungkapkan partainya juga menginginkan perhitungan suara di tingkat TPS dan langsung direkap di KPU kabupaten/kota.
Menurut dia, ini sebagai upaya mencegah dan memperkecil kecurangan dalam perhitungan suara yang diduga terjadi di tingkat desa dan kecamatan.
"Jadi kami inginkan, dari TPS langsung ke KPU kabupaten/kota. Ini juga akan memangkas rentang kendali, efisien waktu dan biaya serta mencegah terjadinya ancaman keamanan,” urainya.
Abdullah mengatakan perhitungan kursi juga dengan habis dibagi di daerah pemilihan.
"Kursi harus habis dibagi didapil sehingga legislator yang dipilih benar-benar mewakili daerah setempat," paparnya.
Selain itu juga, sistem pemilu secara terbuka sebagai bentuk pada taat asas.
“Presiden nantinya juga dipilih secara langsung oleh rakyat. One man one vote, dan partai pada pileg dengan sistem terbuka hanya sebagai fasilitator dan pengawasan anak-anak bangsa terbaik memiliki kapabilitas, kualitas dan moralitas,” ungkapnya.
Abdullah juga memaparkan Partai Nasdem menginginkan presidensial treshold bagi partai dalam mencalonkan presiden sebesar 20 persen.
Pembatasan hingga 20 persen ini penting mengingatkan calon presiden harus mempresentasikan didukung oleh rakyat secara luas.
Ini juga sebagai upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensil.
"Calon presiden harus punya daya jual yang tinggi setidaknya 20 persen itu tadi. Kalo nol persen, lalu semua partai bisa mencalonkan presiden sementara kita belum tahu sebesar apa rakyat mendukung dan memilih partai tersebut," katanya.
Dia mengatakan PT 20 persen juga terukur dan bisa dipertanggungjawabkan keterwakilan rakyatnya.
"Kami juga menginginkan kampanye presiden dan legislatif nantinya terpisah,” pungkas Abdullah. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy