jpnn.com, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu menerima laporan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) dengan terlapor Din Syamsuddin atas dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN).
Selain ke KASN, GAR ITB juga melaporkan mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas dugaan melakukan tindakan radikal.
BACA JUGA: Kang Ujang Menduga Ini Motif GAR ITB Melaporkan Din Syamsuddin, Sangat Berbahaya!
Ketua KASN Prof Agus Pramusinto yang dihubungi JPNN.com mengungkapkan, sampai saat ini laporan GAR ITB masih berada di Kemenag. Laporannya masih diproses Kemenag.
"KASN sudah meneruskan laporan GAR ITB ke Satgas Penanganan Radikalisme ASN dan Kementrian Agama. Sampai sekarang masih berjalan prosesnya," ucapnya, Kamis (25/2).
BACA JUGA: Muhammadiyah Bela Din Syamsuddin, Begini Rencananya Ladeni GAR ITB
Dihubungi JPNN.com secara terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan aduan GAR ITB tersebut.
Namun, BKN tidak bisa memproses pengaduan tersebut.
BACA JUGA: Merasa Ada yang Aneh, Ganjar Pranowo Bergerak Malam Hari, Langsung Terungkap
"Laporan pengaduannya sudah masuk. Namun, yang berwenang memeriksa adalah pejabat pembina kepegawaian (PPK, dalam hal ini Menteri Agama Yaqut Cholik Qoumas) karena Pak Din Syamsuddin PNS di UIN Syarif Hidayatullah," terang Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Kamis (25/2).
Bima Haria menjelaskan, nantinya Kementerian Agama akan mencari kebenaran informasinya.
Bila laporan tersebut terbukti, Din Syamsuddin bisa dikenakan sanksi disiplin PNS. Sebaliknya bila tidak terbukti, yang bersangkutan dikembalikan nama baiknya.
"Untuk proses ini semuanya ada di Kemenag. Yang memberikan hukuman disiplin juga Menag kalau misalnya terbukti bersalah," tegas Bima.
"BKN tidak berwenang memprosesnya. Kalau yang bersangkutan banding administrasi baru ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau BKN," sambung Bima Haria.
Dia menyebutkan, laporan soal dugaan PNS terlibat radikalisme bukan baru kali ini saja.
Banyak kasus lainnya juga yang masuk ke BKN. PNS yang dilaporkan terlibat radikalisme sudah ditindaklanjuti oleh Tim Radikalisme dan diteruskan kepada PPK-nya masing-masing. Bahkan ada beberapa yang sudah diberhentikan.
"Sanksi untuk ASN baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang terbukti terlibat radikalisme ya terberatnya diberhentikan. Yang memberhentikan PPK, bukan BKN," tandasnya. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad