jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara (Malut) Said Amir menilai rapat koordinasi pemerintah pusat dan asosiasi pemda tidak akan berdampak besar bagi tenaga non-ASN.
Dia pun mengimbau honorer jangan berharap banyak dengan tim penyelesaian tenaga non-ASN bentukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
BACA JUGA: PP Manajemen PPPK Jadi Alat Pemda Memangkas Durasi SK Honorer, Ini FaktanyaÂ
Menurut Said Amir, itu cara halus MenPAN-RB Azwar Anas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan asosiasi gubernur, bupati, wali kota menbunuh nasib honorer se-Indonesia.
"Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah harus jujur dan melihat fakta lapangan," kata Said Amir kepada JPNN.com, Kamis (16/2).
BACA JUGA: Besok DPR Reses, Raker Penyelesaian Honorer Belum Ada, Kenapa ya?
Dia menegaskan honorer K2 yang masuk database BKN 2014 harus prioritaskan dahulu. Jangan menambah honorer siluman yang tidak masuk database BKN.
Said menilai 2023 momentum tahun politik sehingga masing-masing gubernur, bupati dan wali kota selalu membuat kebijakan yang berbau politik.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Info PPPK Guru Bikin Heboh Honorer, Ada Perkara Besar, Bukan Omong Kosong
"Kami honorer K2 terutama sumber daya air (SDA) paham betul kami hanya jadi bidak politik gubernur, bupati dan wali kota," tegasnya.
Pengadaan PPPK pun kata Said, malah bermasalah terus. Pemda tidak mampu menggaji dan menyerahkan ke pusat.
Sebaliknya pusat beralasan pemda yang punya kewenangan mengusulkan formasi PPPK. Alhasil jadi saling lembar tanggung jawab akan nasib honorer se-Indonesia
"Nasib honorer K2 dan non-K2 menunggu presiden baru tahun 2024. Percuma itu rapat koordinasi, karena tidak ada hasilnya dan hanya menghabiskan anggaran daerah saja," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad