jpnn.com, JAKARTA - DPR RI akan reses masa sidang III 2022-2023 mulai besok. Sayangnya sampai hari ini, bahkan tanggal 15 Februari tidak ada jadwal raker penyelesaian honorer bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
"Belum ada jadwal raker dengan MenPAN-RB Azwar Anas. Tanggal 15 Februari, kami akan reses," kata anggota Komisi II DPR RI Hugua kepada JPNN.com, Selasa (14/2).
BACA JUGA: Jika Masalah Honorer Tidak Tuntas, Pentolan K2 Bersumpah Tak Pilih PDIP, 7 Turunan!
Bukan hanya itu, jadwal raker dengan Menpan-RB untuk bulan ini pun tidak ada. Bisa dipastikan Januari - Februari belum ada pembahasan opsi penyelesaian honorer bersama DPR RI.
Menurut Hugua, kemungkinan besar pemerintah pusat dan asosiasi pemda belum menuntaskan pembahasannya. Bisa jadi masih tarik menarik antara pusat dan daerah masalah anggaran.
BACA JUGA: Bukan Dihapus, Kontrak Honorer Diperpanjang, SK PPPK Segera Terbit, Alhamdulillah
"Pemda pasti berat kalau anggaran gaji dan tunjangan PPPK dibebankan kepada daerah. Kalaupun pusat mau menambah, berapa besarnya," ujar Hugua.
Mantan bupati Wakatobi dua periode ini bisa merasakan bagaimana kesulitan daerah. Di sisi lain, nasib honorer K2 dan non-K2 juga harus diperhatikan
BACA JUGA: Penghapusan Honorer Bukan Instruksi Pusat, DPR & APKASI Bersikap Tegas
Solusi-solusi itu kata Hugua, yang mungkin belum ditemukan kesepakatannya. Dia juga mengapresiasi langkah MenPAN-RB melibatkan pemda dalam membuat regulasi untuk penyelesaian honorer.
Dengan pelibatan pemda, lanjutnya, regulasinya akan berpihak kepada honorer. Sebab, pemda lebih tahu seberapa pentingnya honorer itu.
Politikus Fraksi PDIP itu menegaskan keberadaan honorer di daerah sangat penting. Oleh karena itu pemda akan menggunakan segala kreativitas dan inovasinya untuk menggunakan tenaga non-ASN ini.
Dia optimistis jika opsi yang ditawarkan MenPAN-RB Azwar Anas dan pemda berpihak kepada honorer, maka akan disambut positif Komisi II DPR RI.
Pada Rabu (18/1), MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah ada kesepakatan antara KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan asosiasi pemda mengenai opsi-opsi penyelesaian honorer.
Opsi-opsi tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur adalah masalah pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK agar tidak menyusahkan pemda.
Namun, MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan apa yang sudah disepakati tersebut akan dilaporkan kepada Komisi II DPR RI. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad