Nasihat Fahri Hamzah Kepada Presiden Jokowi

Selasa, 28 Agustus 2018 – 14:27 WIB
Fahri Hamzah. Foto: Humas DPR for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberi masukan dan nasihat kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang bagaimana mengahadapi #2019GantiPresiden yang sekarang sedang tumbuh. Nasihatnya, harus ada dalam benak pemerintah bahwa satu-satunya menghadapi aspirasi masyarakat adalah dialog.

“Itu hukum besi dalam bedemokrasi. Karena demokrasi itu artinya memfasilitasi pebedaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Fahri lewat pesan singkatnya yang di terima wartawan, Selasa (28/8/2018).

BACA JUGA: Polri, TNI dan BIN Perlu Mereduksi Potensi Ancaman ISIS

Dialog itu, lanjut Fahri, dikenal dalam negara yang berdemokrasi. Beda dalam pemerintahan otoriter, dimana mereka tidak mengenal dialog, tetapi mengenal apa yang disebut tujuan menghalalkan cara.

“Karena itu kemudian, apa pun rezim harus menang, apa pun kekuasaan harus langgeng, apa pun versi pemerintah adalah versi yang benar. Kalau di dalam demokrasi tidak. Dalam demokrasi, setiap perbedaan mesti dihadapi dengan dialog,” ujarnya.

BACA JUGA: Korsel Jadi Mitra Strategis RI untuk Ekonomi dan Pertahanan

Sedang dalam kaitannya dengan gelombang yang ada sekarang ini, memakai hastag/taggar #2019GantiPesiden, banyak yang mengatakan itu kampanye dini. Padahal, gerakan itu sudah dimulai sebelum semua tahu bahwa calon presiden ini hanya dua.

“Lalu bagaiman dia apabila calonnya hanya dua, artinyakan ganti presiden, mengganti Jokowi. Sebenarnya itu kabar baik bagi pak Jokowi. Jangan lupa bahwa aspirasi itu mengirim pesan kepada pak Jokowi bahwa ada gelombang menginginkan dia diganti," ucapnya.

BACA JUGA: Pemerintah Harus Benahi Sistem Penanganan Bencana

Fahri pun mengumpamakan jika dirinya di pihak Jokowi, justru sangat besyukur karena ini (gelombang #2019GantiPresiden) deteksi dini. Dirinya pun akan memanggil para penasihat dan orang-orang sekeliling untuk mempertanyakan perihal tersebut.

“Kalau saya, ada gelombang yang tidak menyukai saya, maka saya akan memanggil orang-orang. Apa ini, kok bisa ada orang yang nggak suka saya? Bukan kah saya orang baik? Orang Solo yang lugu hanya punya keinginan baik terhadap republik ini. Saya kerja setiap hari. Koq ada gelombang seperti ini? Mungkin ada hal yang belum saya mengerti, tolong beri masukan kepada saya. Itu kan deteksi dini gratis yang dia dapatkan dari masyarakat. Dan kalau saya sekali lagi, itu akan saya tangkap sebagai hal yang positif,” kata Fahri mengibaratkan dirinya diposisi Jokowi.

Lantas, Fahri pun mengatakan ibu idelais seperti Neno Warisman itu tidak punya record buruk, kecuali kalau Jokowi tidak mengerti siapa dia (Neno). Tidak ada record buruk yang dalam sejarah (dia seniman, aktivis, dan positif selama ini). Karena itu, kalau pun Ibu Neno yang memberikan warning, mestinya Jokowi berterimakasih kepada dia.

“Itu kan diteksi dini gratis yang dia dapatkan dari masyarakat. Dan kalau saya sekali lagi, itu akan saya tangkap sebagai hal yang positif,” tambahnya lagi.

Mestinya, lanjut anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, pemerintah menciptakan iklim kondisi yang kondusif kepada mereka. Bahkan kalau ada orang oposisi sebesar ini, sebaiknyan Presiden Jokowi mengambil posisi supaya siatuasi bebalik dan kemudian masyarakat menjadi mencintainya.

"Harusnya seperti itu cara berfikirnya pak Jokowi. Sehingga kepada penasihat-penasihatnya itu, memberi masukan kepada presiden tentang bagaimana melampaui situasi ini, bagaimana cara kita tulus didepan publik. Bagaimana orang rasional seperti Neno Warisman, Rocky Gerung dan Ahmad Dani justru menangkap kebaikan itu yang dimaksud oleh presiden sebagai kebaikan. Penasihat-penasihat, bukannya justru menyetujui sikap brutal dan tidak demokrastis seperti yang ditunjukan seperti sekarang ini. Yang ini pasti akan menghancurkan presiden," cetus Fahri.

Dia katakan menyampaikan ini ke Presiden Jokowi, karena tidak mau demokrasi di Indonesia terancam. Bahkan, Fahri mengatakan ingin pemeintahan saat ini sukses, terutama dalam menjalankan transisi menuju pemilu 2019.

“Jangan sampai karena jatuhnya kredibilitas pemerintah, tiba-tiba kita memiliki rezim yang tidak kuat atau rezim yang diragukan. Karena itu, lebih baik secara dini kita memberi nasihat kepada pemerintah supaya sukses dan mampu behadapan dengan gelombang," tutupnya.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan di Lombok


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler