jpnn.com, JAKARTA - Ketum Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35 ) H. Nasrullah mengkritisi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer.
Sudah tiga tahun, tetap belum juga tuntas untuk guru honorer. Untuk tendik malah belum sama sekali.
BACA JUGA: Lewat Pak Gubernur, Ketum PGRI Sampaikan Salam Guru & Tendik untuk Jokowi, Sentil soal PPPKÂ
"Aneh, tiga tahun ini kerjanya apa ya, karena makin banyak saja ini honorer," ujar Nasrullah kepada JPNN.com, Jumat (26/5).
GTKHNK35 sudah sering menyampaikan di dalam banyak kesempatan, baik saat rapat dengan DPR atau DPD atau saat beraudiensi dengan Kemendikbudristek dan KemenPAN-RB bahwa persoalan honorer harus diselesaikan dari masa kerja.
BACA JUGA: Kemenag Buka Pelatihan Online Kurikulum Merdeka, Kesempatan Besar Bagi Guru & TendikÂ
Sebab, honorer yang sudah lama bekerja sangat banyak berkorban untuk mencerdaskan anak bangsa ini.
"Saat ini akan saya gerakkan lagi perjuangan di semua daerah supaya pemerintah pusat membuka mata hatinya," ujarnya.
Nasrullah menambahkan jjangan terlalu banyak teori, sedangkan persoalan honorer tidak pernah selesai. Jumlah honorer makin membengkak, padaha setiap tahun banyak ASN yang pensiun.
Dia bertekad akan menggerakkan lagi para honorer sekolah negeri yang bekerja di atas 10 tahun untuk bangkit berjuang demi haknya pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS dan PPPK lagi tahun ini. Ironisnya honorer yang lama makin tersingkir.
"Saya pernah menggerakkan GTKHNK35 seluruh Indonesia untuk bergerak dan pemerintah sudah mengabulkan afirmasi saat itu. Sayangnya masalah belum selesai karena ganti menteri, berubah pula kebijakan penyesalan honorer dan makin berbelit-belit," cetusnya.
Menurut Nasrullah solusinya hanya satu, yaitu angkat honorer menjadi ASN berdasarkan masa kerja, apalagi semua data honorer sudah terdata di KemenPAN-RB saat ini. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad