Proses evakuasi medis pengungsi baru yang akan diterapkan Australia dapat digagalkan berdasarkan undang-undang baru yang diberlakukan oleh Pemerintah Nauru.

Kabinet negara kecil tersebut telah menyetujui perubahan yang mewajibkan semua pengiriman pengungsi untuk berobat ke luar negeri harus mendapat persetujuan oleh sebuah komite baru dan Menteri Kesehatan di negara itu.

BACA JUGA: Arab Saudi Bersuara Membela Aplikasi yang Dituduh Dapat Awasi Perempuan

Aturan ini secara eksplisit melarang pengiriman pengungsi di mana pasien mencari penilaian dari dokter yang berbasis di luar negeri dalam prosesnya.

"Orang-orang yang sangat membutuhkan transfer medis ke Australia dari Nauru sekarang ditangguhkan," kata pengacara George Newhouse.

BACA JUGA: Menkeu Australia Disoroti Soal Tiket Keluarganya ke Singapura

"Ini adalah upaya yang sangat kasar untuk menghalangi undang-undang yang disahkan Parlemen Australia minggu lalu."

Tindakan keras ini diperkenalkan hanya 72 jam pasca parlemen Australia mengesahkan RUU yang membantu para pengungsi atau pencari suaka melakukan perjalanan ke Australia untuk menjalani perawatan kesehatan.

BACA JUGA: Jutaan Warga China Harus Unduh App Pemikiran Xi Jinping

Di bawah undang-undang Australia yang baru tersebut - namun belum diberlakukan - dua dokter harus menilai pengungsi atau pencari suaka yang berada di Pulau Nauru atau Pulau Manus karena memerlukan perawatan atau penilaian medis lebih lanjut.

Crossbenchers dari pihak oposisi dan majelis rendah mengalahkan anggota parlemen dari partai Koalisi dalam sidang pengesahan RUU tersebut dan menjadi kekalahan legislatif pertama bagi pemerintah yang sedang berkuasa di Australia dalam beberapa dekade terakhir.

Pembatasan Nauru ini akan meningkatkan prospek pertikaian antara Parlemen Australia dengan negara Pasifik kecil itu.

"Belum begitu jelas apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana itu akan terjadi," Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada 3AW.

"Saya baru saja menerima laporan tentang apa yang telah mereka putuskan untuk lakukan dan apa kekuatan hukumnya."

Belum jelas juga apakah mereka yang dinilai membutuhkan transfer di luar Nauru akan ditransfer ke Australia atau di tempat lain.

"Komite dalam membuat rujukan medis di luar negeri dapat menentukan jenis dan tujuan rujukan," demikian bunyi aturan tersebut.

Di bawah UU yang disahkan kabinet Nauru:

- Semua transfer dari Nauru untuk perawatan harus melalui Komite Kepatuhan Rujukan Medis Luar Negeri

- Penyedia layanan kesehatan berbasis Nauru harus percaya "keahlian tambahan atau sumber daya yang berbeda diperlukan"

- Rujukan akan diblokir jika mereka mengikuti "rekomendasi dari seorang praktisi kesehatan luar negeri [menggunakan] pemeriksaan atau diagnosis telemedicine"

Pemerintah Australia mengkonfirmasi bahwa pengungsi dan pencari suaka yang dipindahkan ke Australia akan dikirim ke Pulau Christmas kecuali mereka membutuhkan perawatan tingkat yang lebih tinggi.

"Kita akan melihat masing-masing kasus, tetapi itulah posisi finalnya," kata Menteri Dalam Negeri Peter Dutton.

"Jelas ada banyak upaya yang sedang dilakukan saat ini untuk memberikan layanan medis tambahan di Pulau Christmas.

"Tergantung pada kondisinya ... penilaian akan dibuat tentang apakah orang itu dapat dirawat [di Pulau Christmas]."

Peter Dutton mengatakan pusat-pusat penahanan di Australia sudah hampir mencapai kapasitas mereka menyusul penutupan fasilitas-fasilitas lain sejenisnya selama beberapa tahun terakhir.

Juru bicara imigrasi dari Partai Hijau, Nick McKim menuduh pemerintah "menumbangkan niat Parlemen".

Dia mengatakan para pendukung yang disebut Phelps Bill menghendaki para pengungsi dibawa ke daratan.

"Tentunya sekarang saatnya bagi beberapa crossbencher di parlemen untuk mempertimbangkan kembali komitmen kepercayaan mereka pada Pemerintah ini," katanya.

Namun Pemimpin Partai Buruh Bill Shorten mengecilkan masalah ini.

"Jika perawatan medis diperlukan dan pengobatannya dikirim ke Pulau Christmas dan itu membuat orang sembuh, itu tidak apa-apa," katanya.

ABC meminta tanggapan dari perusahaan hubungan media asal Australia, Mercer PR.

Namun Mercer PR merujuk kembali pertanyaan tersebut ke Pemerintah Nauruan, yang kemudian merujuk pertanyaan itu kembali ke perusahaan Mercer PR.

Baca beritanya dalam bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketika Calon Presiden RI Saling Lontarkan Klaim Palsu Dalam Debat