jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau agar nelayan di Bali tetap melaut dan mencari nafkah sesuai dengan izin (SIPI/SIKPI), yang diberikan.
Hal ini menyusul seruan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) kepada nelayan tuna di Benoa, Bali untuk mengikat kapal longline mereka di pelabuhan dan menghentikan aktivitas penangkapan ikan.
BACA JUGA: Tolong Jangan Halangi Partai Baru Mengusung Capres
"Ikan cukup banyak tersedia, dan kapal-kapal asing sudah dilarang untuk menangkap ikan di perairan RI. Momentum penting bagi nelayan untuk berdaulat dan menangkap ikan di wilayah yurisdiksi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar.
KKP juga mengimbau agar ATLI tidak melarang nelayan dan anggotanya untuk melaut, karena akan merugikan nelayan itu sendiri.
BACA JUGA: Pak SBY, Please Ikut Tax Amnesty
Ratusan nelayan lokal yang selama ini tidak bermasalah di Benoa, sambung Zulficar, jangan sampai terkena dampak atas pelarangan dari ATLI.
"KKP justru mendorong ATLI untuk membantu dan memfasilitasi anggotanya agar semuanya memenuhi ketentuan dan aturan yang ada, sehingga bisa melaut dengan aman dan hasil tangkapannya bisa diserap oleh pasar dengan harga yang baik," imbaunya.
BACA JUGA: Beginilah Pengalaman Wiranto Menjadi Menteri bagi Empat Presiden
Zulficar menjelaskan, secara prinsip, bongkar muat (transhipment) ikan di tengah laut telah dilarang sesuai Permen 57 Tahun 2014, tentang pelarangan transhipment.
Hal itu karena, transhipment telah menjadi salah satu modus atau indikator utama ikan Indonesia dijarah dan dilarikan keluar negeri secara ilegal.
"Transhipment ini telah lama merugikan nelayan dan negara. Menguntungkan segelintir pihak. Sudah sejak lama transhipment secara ilegal telah diidentifikasi sebagai salah satu modus IUU Fishing. Untuk itu, nelayan diharapkan tidak mentolerir praktek transhipment tersebut," tegas Zulficar.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pilkada Serentak, Kejagung Pelototi Dana Bansos
Redaktur : Tim Redaksi