jpnn.com - TAPTENG – Kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan pembatasan jumlah dan jadwal pembelian BBM solar bersubsidi sejak 4 Agustus 2014 lalu dinilai sangat keliru.
DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut, mengklaim bahwa nelayan di daerah itu masih membutuhkan 4.250 ton solar dalam sehari.
BACA JUGA: Satpol PP Jaring Pendatang Belia Pencari Kerja
Sementara jatah solar bersubsidi bagi nelayan Tapteng yang disalurkan melalui Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) dan Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN) yang ada baru berkisar 162 ton sehari. Bahkan, jika dihitung sesuai jumlah unit kapal idealnya nelayan Tapteng harus memperoleh jatah 4.250 ton per harinya.
“Tidak dapat saya bayangkan kondisi yang dirasakan para nelayan Tapteng saat ini jika jumlah dan jadwal pembelian BBM solar bersubsidi malah kian dibatasi. Perekonomian mereka akan makin hancur. Sementara hasil tangkapan minim. Ditambah cuaca buruk yang kerap melanda, pastinya akan semakin parah. Nelayan Tapteng yang sudah menderita, akan kian terpuruk,” kata Ketua DPD HNSI Tapteng Jamarlin Purba seperti diberitakan New Tapanuli (Grup JPNN) hari ini.
BACA JUGA: Dana Cukai Rp 48 M, Terserap Rp 52 Juta
“Di seluruh cabang HNSI di kecamatan-kecamatan yang ada selama ini selalu mengeluhkan kurangnya jatah subsidi BBM solar bagi mereka. Artinya, bagi nelayan di Tapteng, jatah BBM solar yang ada memang masih sangat-sangat jauh dari jumlah ideal yang seharusnya diberikan oleh pemerintah.
Sekarang jatah subsidi BBM solar bagi seluruh nelayan Tapteng yang disalurkan melalui APMS maupun SPDN itu baru sekitar 162 Ton per hari. Sementara dari hasil penelitian dan aspirasi para nelayan kepada kami, nelayan Tapteng saat ini seharusnya sudah mendapatkan jatah subsidi BBM solar sekitar 4.100 ton per harinya.
BACA JUGA: Petani Garam di Pasuruan Tunggu Bantuan untuk Beli Terpal
Kami menduga, inilah salah satu yang menjadi penyebab menurunnya angka produktifitas para nelayan Tapteng yang jelas berpengaruh kepada kesejahteraan mereka. Apalagi jika sampai jumlah dan jadwal pembelian BBM solar bersubsidi dibatasi, dapat dibayangkan betapa kian terpuruknya ekonomi nelayan di Tapteng,” terangnya lagi.
Jamarlin yang juga Anggota DPRD dan Ketua DPC PDIP Tapteng itu menambahkan, selama ini pihaknya terus berusaha agar para nelayan Tapteng dapat memperoleh tambahan BBM solar sesuai dengan yang mereka butuhkan, agar operasional kapal-kapal maupun perahu mereka berjalan lancar. Namun sekarang justru muncul kebijakan pemerintah pusat yang membatasi jumlah dan jadwal pembelian BBM solar.
“Kebijakan ini jelas sama sekali tidak populis. Dengan kuota BBM bersubsidi dalam jumlah yang selama ini masih kurang saja masyarakat nelayan sudah kesusahan, apalagi jika BBM solar dibatasi jumlah dan jadwal pembeliannya. Terus terang, yang paling dirugikan dalam kebijakan ini adalah para nelayan, khususnya nelayan tradisional," ujarnya.
Dikatakan, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tradisional di Tapteng ini mencapai lebih dari 30 persen. Artinya, nelayan merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat Tapteng.
Jika kebutuhan BBM solar mereka yang selama ini terkendala, makin diperparah, tentunya produktivitas merekapun pasti akan semakin menurun. Semakin menurunnya produktifitas mereka, akibat terkendala operasional yang disebabkan sulitnya memperoleh BBM solar, maka tingkat kesejahteraannya pun pasti akan kian terpuruk.
"Oleh karena, kami dari HNSI Tapteng berharap pihak yang berwenang dalam hal ini, tidak terburu-buru menerapkan pembatasan jumlah dan subsidi ini di Tapteng. Kalau boleh, justru kami berharap agar jumlah BBM solar bersubsidi bagi nelayan ditambah kuotanya,” tandasnya. (ab/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Razia, Amankan Pengemis Berpenghasilan Rp 15 Juta
Redaktur : Tim Redaksi