jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat nelayan yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Mina Mandiri - Sorong, yang juga pengguna kapal pancing Huhate Pole And Line, menyatakan menolak rencana Menteri Perikanan dan Kelautan serta Kepala BPH Migas yang akan mencabut subsidi untuk kapal nelayan di atas 30 GT.
"Kami menolak dengan tegas kebijakan tersebut apalagi untuk kapal nelayan milik Indonesia asli di atas 30 GT," kata Ketua KSU Mina Mandiri Sorong, Jatir Yuda Marau, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (17/11).
BACA JUGA: Kenaikan BBM Masih Wacana, Harga Cabai Sudah Naik
Kalau kebijakan itu dipaksakan menurut Marau, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial di masyarakat nelayan kapal cakalang atau pancing Huhate Pole And Line.
Dia ingatkan, nelayan Indonesia bukan hanya berada di Pangandaran saja (kota asal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti), atau hanya nelayan lobster belaka. Masyarakat nelayan Indonesia mencakpu dari Sabang sampai Merauke dan mereka memakai bermacam alat tangkap untuk menangkap ikan.
BACA JUGA: Benahi Sektor Migas, Rini Dengar Saran Faisal Basri
"Karena itu, kami masyarakat nelayan pengguna alat tangkap Huhate Pole And Line di wilayah Timur Indonesia merasa didiskriminasi dengan segala bentuk regulasi yang berlaku selama ini dan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti karena pencabutan solar subsidi dan kenaikan penerimaan Negara bukan pajak (PNPB)," tegas Marau.
Kebijakan tersebut lanjutnya, akan membunuh usaha para nelayan asli Indonesia dan korban dari kebijakan itu akan menambah angka pengangguran. "KSU Mina Mandiri Sorong, memiliki 32 unit kapal dan mempekerjakan 1.000 ABK," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Target Pajak Properti Meleset
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tol Porong-Kejapanan Siap Operasi Awal 2015
Redaktur : Tim Redaksi