jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus berganti istilah.
Sebab, Netty melihat angka positivity rate tetap tinggi semasa PPKM meskipun jumlah testing pada saat bersamaan mengalami penurunan.
BACA JUGA: Di Kamar Hotel Om Yohanes Mabuk Berat Bersama Olivia dan Amelia, Tak Lama Seila Datang, Terjadilah
"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah," kata legislator Fraksi PKS itu dalam keterangan persnya, Kamis (22/7).
Menurut Netty, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.
BACA JUGA: Sontoloyo, Karyawan BUMN Ternama Sebar Video Hoaks Pasar Rusuh Akibat PPKM
Misalnya, rata-rata bed occupancy rate (BOR) yang bisa ditolerir di sebuah rumah sakit sehingga diterapkan PPKM.
"Berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM tenaga kesehatan, oksigen, APD dan alkes lainnya," kata Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI.
Menurut dia, angka selama menangani pandemi Covid-19 itu harus disampaikan secara transparan. Dari situ, pemerintah bisa membangun kepercayaan publik ketika menerapkan PPKM.
"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujar Netty.
Selain evaluasi, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu meminta pemerintah tidak abai kebutuhan rakyat semasa penerapan PPKM. Tidak sedikit rakyat terdampak sejak kebijakan tersebut dikeluarkan.
"Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," ungkapnya. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan