jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah fokus terhadap sektor kesehatan setelah mengluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa-Bali dari 11-25 Januari 2020.
Netty mencontohkan, pemerintah bisa menjadikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai panglima penanganan pandemi.
BACA JUGA: Mas Ganjar Singgung Transparansi Data untuk Memuluskan Kebijakan PSBB Jawa-Bali
"Fokus pada penanganan COVID-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan. Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector," kata Netty dalam pesan singkatnya kepada awak media, Jumat (8/1).
"Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan COVID-19."
BACA JUGA: Respons Bu Netty Atas Tingginya Angka Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia
Selain itu, Netty meminta pemerintah segera menurunkan angka positif aktif selama kebijakan PSBB di Jawa-Bali.
Caranya dengan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau.
BACA JUGA: Bu Netty: Apakah Massa Pendukung Sudah Dites Bebas Covid-19?
"Kemudian menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang nakes (tenaga kesehatan) telah gugur," tambahnya.
"Pastikan ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya."
Berikutnya, Netty meminta pemerintah memastikan program vaksinasi berjalan sesuai standar operasi prosedur (SOP).
Vaksinasi juga wajib berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum.
"Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi," beber anggota Komisi IX DPR RI itu.
Berikutnya, Netty juga meminta pemerintah dapat mengelola komunikasi dengan baik.
Dengan begitu, setiap kebijakan bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat termasuk menerapkan PSBB di Jawa-Bali.
"Menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor berdampak kebijakan PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat. Pastikan program bansos (bantuan sosial) berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan," minta Netty. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan