jpnn.com, JAKARTA - Seiring dengan rencana pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru, sudah saatnya pemerintah kembali ke desain awal pelaksanaan Program Kartu Prakerja yaitu melalui pelatihan offline atau gabungan online dan offline.
Menurut Anggota DPR dari Partai Golkar Yahya Zaini, pelatihan tatap muka mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori dan 70 persen praktek. "Sehingga sangat tepat untuk memberikan bekal ketrampilan bagi pekerja yang dirumahkan, terkena PHK atau pelaku UMKM yang kehilangan pekerjaan akibat covid-19," ujar dia, Rabu (3/6).
BACA JUGA: Pelatihan Barista Bencoolen Coffee Bakal Membuat Gelombang 4 Kartu Prakerja Lebih Optimal
"Dalam praktik selama ini pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata 2 minggu dengan jumlah peserta yang terbatas 16 orang setiap angkatan, sehingga sangat efektif," lanjut Yahya.
Namun politisi senior Golkar tersebut mengingatkan, yang perlu dirancang ulang adalah biaya pelatihannya. Besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar 4 juta perorang. Sedangkan untuk insentif dapat diturunkan menjadi 300 ribu perbulan selama 3 bulan.
BACA JUGA: Kartu Prakerja Bukti Negara Hadir dan Menyediakan Peluang Kerja
"Dengan demikian, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami korekasi menjadi sekitar 4 juta orang," terang dia.
Dengan pelatihan tatap muka akan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia, di mana 21 BLK milik pusat dan 284 milik pemda dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang. "Tentu harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," tambah Yahya.
BACA JUGA: Gara-gara Kontroversi M Nuh, Pengamat Ini Usulkan Pelajaran Lelang Masuk Program Kartu Prakerja
Yahya yakin dengan mengembalikan ke desain pelatihan tatap muka atau offline akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Program Prakerja yang selama ini dilaksanakan secara online. Namun, dalam masa transisi sekarang ini dapat diterapkan pola gabungan pelatihan online dan offline.
"Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK-BLK. Pelatihan online juga lebih diminati oleh peserta milenial. Sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline," terang dia.
Dia juga berharap penerapan pelatihan offline hendaknya jadi momentum untuk percepatan pemberdayaan BLK yang sudah dicanangkan oleh Kemenaker.
"Yang lebih penting, peserta akan mendapatkan ketrampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama covid belum hilang tuntas," pungkas wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil