jpnn.com - KEBUMEN - Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang jelas-jelas program pemerintah, dipolitisasi oleh salah satu pasangan calon bupati Kebumen.
Pembagian KIS di Desa Roworejo Kecamatan Kebumen disebut bahwa kartu tersebut merupakan shodaqoh dari salah satu paslon bupati yang diberikan kepada masyarakat. Adanya fenomena itu sempat membuat masyarakat berang. Warga menilai, menggunakan KIS untuk keperluan kampanye dinilai tidak fair.
BACA JUGA: Antisipasi Distribusi Surat Suara Nyasar
Muinah (60) salah penerima KIS, warga RT 3 RW 7 Desa Roworejo Kecamatan Kebumen mengatakan, dia mendapatkan KIS dari Zaenudin (40) yang juga merupakan warga setempat. Awalnya Muinah menolak saat diberi KIS, pasalnya ia merasa sudah memiliki jamkesmas. Kemudian Zaenudin pun mengatakan, jika KIS ini merupakan shodaqoh dari Fuad yakni calon bupati nomor 2.
Adanya pembagian kartu sehat yang dipolitisir tersebut tentu membuat berang Kepala Desa Roworejo Kecamatan Kebumen, Amir Syarifudin (41). Pasalnya pembagian KIS tersebut terkesan dipaksakan, dari seluruh anggota KK, paling hanya satu anggota keluarga saja yang mendapatkannya.
BACA JUGA: Megawati Optimistis Jago PDIP di Pilkada Jambi Kalahkan Cagub Ganteng
“Ini jelas menimbulkan keresahan,” katanya. Dijelaskannya, seharusnya pembagian KIS tersebut dilaksanakan oleh perangkat desa. Dengan begitu maka tidak ada pembodohan terhadap masyarakat.
Namun pada pembagian kali ini pihak desa justru sama sekali tidak mengetahuinya, bahkan Puskesmas dan bidan desa pun tidak ada yang tahu. ”Yang saya sesalkan, adanya pembagian yang terkesan tergesa-gesa ini justru membuat keruh dimasyarakat. Terlebih ada pihak yang dengan sengaja mempolitisir,” ungkapnya.
BACA JUGA: Maruarar Sirait: Ekonomi Kreatif Siantar Harus Maju, Munculkan Artis Baru!
Camat Kebumen H Sumarno SSos sangat menyesalkan kejadian tersebut. Awalnya saat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menerima KIS dari pusat, maka Maryam Ruriyati, salah satu TKSK, berkordinasi dengan Kecamatan Kebumen, meminta surat tugas untuk para perangkat desa yang akan ditugaskan membagi KIS.
Saat mengetahui bahwa pembagi KIS ternyata bukan dilakukan perangkat Desa, Camat Kebumen pun langung bertindak cepat. Seketika itu dia memanggil Maryam, dan meminta untuk menarik semua surat tugas pembagian KIS, yang telah diberikan kepada selain perangkat desa. “Saya langsung meminta Trantib Kecamatan Kebumen mendampingi bu Maryam menarik semua surat tugas,” tegasnya.
Ketua Panwas Kabupaten Kebumen Suratno mengatakan, mempolitisir KIS untuk kepentingan politik jelas merupakan bentuk pelanggaran. Pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas di Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). (mam/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Yakini Dimas-Babai Bakal Bawa Depok Lebih Manusiawi
Redaktur : Tim Redaksi