jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo menyoroti serius situasi ekonomi yang kian hari semakin mengkhawatirkan. Partainya bahkan merasa khawatir jika tidak segera diatasi, krisis ekonomi bisa membahayakan posisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Partai Golkar khawatir kalau krisis ekonomi ini tidak lekas diatasi akan berubah jadi krisis kepercayaan dan krisis politik yang membahayakan pemerintah Jokowi-JK," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet itu di gedung DPR Jakarta, Rabu (30/9).
BACA JUGA: Jokowi dan Buwas Makin Lengket
Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini menyebutkan, meski pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid II, keadaan masih tetap mencemaskan. Itu karena belum terlihat tanda-tanda ada tangga turun bagi dolar AS terhadap rupiah. Di sisi lain dunia usaha cenderung apatis melihat situasi saat ini. Ditambah pula dengan ancaman PHK ada di depan mata.
Namun, ia mengingatkan pelemahan rupiah jangan hanya dibebankan pada kinerja Bank Indonesia selaku penanggung jawab kebijakan moneter. Sebab, menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dollar AS karena pemerintahan ini lemah.
BACA JUGA: Soal PKI, Luhut: Kita tak Boleh Jadi Bangsa Pendendam
"Tidak elok juga kalau ada pihak yang hanya menyalahkan Bank Indonesia atas keterpurukan rupiah. Itu sama saja seperti buruk muka, cermin dibelah. Karena anjloknya rupiah lebih kepada faktor lemahnya pemerintahan dan ketidakmampuan serta tidak solidnya kabinet kerja," ujarnya.
Dia pun menyorot gaya politik bagi-bagi jabatan direksi/komisaris BUMN kepada para pendukung Jokowi saat pilpres. Juga orang-orang kritis yang ditempatkan pada posisi strategis. Menurutnya, hal itu bisa menumpulkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
BACA JUGA: Hati-hati, Tragedi Mina Bisa Menjadi Komoditas Politik Internasional
"Tanpa disadari cara bagi-bagi jabatan itu akan merugikan pemerintah sendiri karena krisis ekonomi akan makin bertambah parah karena BUMN yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dipimpin oleh orang yang tidak tepat," kata anggota Komisi III DPR itu.
Belum lagi disharmoni anggota kabinetnya seperti dibiarkan hingga membuat investor takut. Disharmoni di kabinet menurut Bamsoet membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah yang bisa memperburuk keadaan sebelum akhirnya berpotensi membuat pemerintahan ini tumbang sendiri.
"Sebab, depresiasi rupiah tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian global, tetapi penyebab utamanya justru bersumber dari istana khususnya disharmoni di tubuh Kabinet Kerja. Ketelanjangan disharmoni di Kabinet Kerja menurunkan tingkat kepercayaan pelaku bisnis dan pasar uang kepada pemerintah," sebut Bamsoet.
Nah, untuk membalikan persepsi negatif itu, Kantor Presiden dan Kabinet Kerja disarankan harus satu suara, satu sikap dan seragam dalam data. Sehingga tidak boleh lagi ada menteri yang bicara menurut versi dan data yang berbeda. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang HUT ke-70, TNI Gencar Membantu Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi