jpnn.com, JAKARTA - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai fenomena munculnya narasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) erat kaitannya dengan kepentingan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut dia, terdapat beberapa pihak yang menginginkan kembalinya Orde Baru (Orba) di Indonesia melalui Pemilu 2024, dengan membawa narasi kebangkitan PKI.
BACA JUGA: Gambar Palu Arit Mirip Logo PKI Muncul di Tengah Jalan, TNI Turun Tangan
Dalam permainan isu ini, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi pusat hantaman serangan karena dianggap penghambat agenda itu.
Asvi mengungkapkan itu dalam diskusi virtual bertema Ngeri-Ngeri Kebangkitan PKI, yang dipandu pemimpin redaksi Historia, Bonnie Triyana, Selasa (7/7).
BACA JUGA: Bendera PDIP Dibakar, Ganjar Pranowo: Maaf ya, Kami bukan PKI!
"Fenomena belakangan ini saya kira berkaitan dengan menghadapi tahun 2024, ketika akan ada Pemilihan Presiden (Pilpres). Ada pihak-pihak berkepentingan menghidupkan isu komunisme ini," kata Asvi.
Pria bergelar profesor itu melanjutkan, pihak yang membawa narasi kebangkitan PKI juga berasal dari kelompok prokhilafah.
BACA JUGA: Hentikan Saling Tuduh PKI, Kembalikan Pancasila pada Spiritnya
Terbukti, terdapat bendera dengan simbol yang dekat dengan HTI pada saat massa aksi membakar bendera PKI di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu.
“Mereka ingin memperlihatkan eksistensi sebenarnya, tetapi juga ingin menghancurkan PDIP. Mereka dengan sengaja ingin menggoyang masyarakat dengan berkata soal kebangkitan PKI,” ucap pria Buktitinggi, Sumatera Barat itu.
Asvi juga mengingatkan, pada era Orde Baru (Orba) yang dipimpin Soeharto, isu kebangkitan PKI dipelihara untuk kepentingan rezim.
Biasanya, kata dia, isu itu digunakan untuk menghancurkan orang yang bersikap kritis kepada pemerintah.
Isu PKI juga digunakan ketika hendak mengambil tanah rakyat dengan mudah.
“Maka di Orba, setiap jelang 30 September, pasti ada temuan bendera dan kaus PKI. Itu zaman Orba. Sekarang, makin rutin karena ada kelompok kepentingan yang mau angkat isu komunisme itu,” kata Asvi.
Mengacu aturan yang berlaku, kata Asvi, isu kebangkitan PKI ialah tidak benar. Komunisme sulit berkembang dengan berlakunya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
"TAP itu tidak membuat peluang sama sekali sebuah organisasi beraliran komunisme untuk hidup di Indonesia," ujar Asvi.
Asvi menjelaskan, narasi kebangkitan PKI semakin menggema karena perkembangan teknologi informasi.
Hal itu terakumulasi dengan kurangnya literasi masyarakat dalam menyaring bahan-bahan kampanye yang disebarkan.
Informasi sangat mentah dan sumir itu sengaja disebarkan berulang dan terus menerus ke masyarakat.
Hal itu juga didukung proyek Desoekarnoisasi yang dilaksanakan selama masa berkuasanya Orde Baru.
Semua itu akhirnya berujung di dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menuai polemik belakangan.
Sebagai moderator, Bonnie lalu mempertanyakan narasi PDIP dicap antipancasila yang disampaikan pihak yang selama ini diragukan ke-Pancasila-annya.
Menjawab itu, Asvi mengatakan, sejak reformasi 1998 sangat penting meneguhkan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara.
Namun, Pancasila pemersatu bangsa dan di situ pentingnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ketika ada keinginan memperkuat status lembaga ini, lanjut Asvi, maka penentangan muncul. Ada pihak tak ingin Pancasila lebih disosialisasikan karena anggapannya sudah final.
"Ini jelas tujuannya kembali membangkitkan Orba, kembali mengangkat Soeharto sebagai pahlawan penyelamat negara, yang ingin menjadikan komunisme musuh bersama, dan dalam rangka 2024 dan salah satu yang mengganggu mereka adalah PDIP," ujar Asvi.
"Untuk menyerangnya dikaitkanlah komunisme dan Soekarno. Mudah-mudahan rakyat lebih mudah memahami ini dan tak termakan hantu komunisme,” pungkas dia. (mg10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan