jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI geram kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Pasalnya, keduanya terus mengatakan bahwa legalisasi becak adalah janji kampanye Joko Widodo dan Basuki T Purnama.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dengan tegas mengatakan, Jokowi-Ahok tidak pernah mempunyai kontrak politik untuk menghidupkan kembali angkutang tradisional becak di Jakarta.
BACA JUGA: Pakar: DP Nol Rupiah Anies Tetap Memberatkan Rakyat Kecil
"Itu kan Anies hanya sekedar mengalihkan persoalan saja ketika kebijakannya sudah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, dia melemparkan bahwa ini adalah programnya Jokowi-Ahok ketika Pilkada 2012, itu hanya untuk mengalihkan aja, engga ada (kontrak politik) itu," kata Gembong saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (19/1).
Menurut dia jika memang benar adanya kontrak politik Jokowi-Ahok mengenai pelegalan angkutan becak di Jakarta, maka PDIP akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengkritik kebijakan tersebut. Terlebih lagi kata Gembong, dengan keadaan situasi Jakarta yang semerawut seperti saat ini.
BACA JUGA: Program Rumah DP 0 Rupiah DKI Dianggap Langgar Permendagri
Dipastikannya PDIP akan mengkritisi kebijakan itu, meski Jokowi-Ahok adalah calon yang diusung partai belogo banteng itu.
"Ya Fraksi PDIP melihat situasi dan kondisi kota Jakarta yang sudah semerawut seperti ini, ya pasti akan kita kritisi juga. Atinya kalau memang benar itu janjinya pak Jokowi-Ahok, apakah kebijakan seperti itu PDIP perjuangan tidak mengkritik? Pasti mengkritik juga. Jadi bukan persoalan itu juga, kalau toh itu betul menjadi janji politiknya Jokowi-Ahok," ungkapnya.
BACA JUGA: DP Nol Rupiah Anies Vs Sejuta Rumah Jokowi, Lebih Oke Mana?
Pria berbadan kecil ini membantah adanya janji politik Jokowi-Ahok seperti yang dikatakan Sandiaga. Padahal, menurutnya Anies dan Sandiaga lah yang telah mengacak-acak program pemerintah sebelumnya.
"Enggak ada, enggak pernah mendengarkan janji Pak Jokowi-Ahok ketika kampanye untuk mengembalikan becak di Jakarta. Tetapi justru program-program yang baik yang sudah didahului oleh pemerintah sebelumnya ini semua akan diacak-acak, engga bener juga kalau seperti itu," pungkasnya.
Oleh sebab itu dia berpesan untuk Anies dan Sandiaga agar tidak melemparkan persoalan pada pemerintah sebelumnya. Lantaran dia menilai, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya menimbulkan permasalah baru.
"Jadi Pak Anies-Sandi jangan persoalan ketika sudah menjadi polemik di masyarakat. Dikembalikan pada 'ini kan melanjutkan pemerintah sebelumnya', jangan seperti itu," tandasnya. (eve/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditlantas Kurang Setuju Becak Dioperasikan di Jakarta
Redaktur & Reporter : Adil