jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo didesak meminta maaf atas eksekusi mati seorang pahlawan devisa bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) oleh otoritas Arab Saudi pada 18 Maret 2018.
Pasalnya, pelaksanaan hukuman pancung terhadap pria asal Madura, Jawa Timur, itu luput dari pantauan pemerintah.
BACA JUGA: TKI Dipancung di Arab Saudi, Begini Respons Istana
Ketua Umum PP Satria Gerindra Moh Nizar Zahro tidak memungkiri sudah sejak lama pemerintah RI berjuang untuk kebebasan Misrin dari jeratan hukuman pancung.
Akan tetapi belakangan upaya pemerintah terkesan tidak maksimal. "Namun yang patut disayangkan, perjuangan itu melemah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga waktu eksekusi pun luput dari perhatian," kata Nizar Zahro kepada jpnn.com, Selasa (20/3).
BACA JUGA: Politikus PDIP Desak Pemerintah Lawan Arogansi Arab Saudi
Fakta tersebut menurutnya tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Dengan dieksekusinya seorang WNI tanpa sepengetahuan pemerintah, itu menunjukkan kegagalan pelaksanaan konstitusi.
BACA JUGA: TKI Dipancung di Saudi, Agus: Panggil Kemenaker dan BNP2TKI
Dia membandingkan perlakuan Australia terhadap warganya yang akan dieksekusi mati di Nusakambangan. Saat itu, pemimpin Australia maupun rakyatnya memberikan perhatian yang sangat besar.
Bahkan mereka tak pernah berhenti melobi Jokowi untuk membatalkan eksekusi mati. Meskipun gagal, pemerintah Australia terus mengawal pelaksanaan eksekusinya.
Nah, apa yang dialami oleh almarhum Misrin, menurut politikus DPR asal Madura ini, patut disebut bencana nasional. Karena pemerintah luput mengawal pelaksanaan eksekusinya.
"Atas luputnya pemerintah mengawal eksekusi pancung tersebut, maka kami pertama mendesak agar Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena abai atas nasib rakyat yang dipancung," pinta Nizar.
Dia juga meminta Jokowi membatalkan lawatannya ke Arab Saudi yang rencananya akan dilakukan pada bulan Mei, sebagai bentuk protes atas tindakan Saudi melakukan eksekusi secara diam-diam.
"Kami juga mendesak kepada presiden agar mengevaluasi menteri luar negeri, kepala BNP2TKI, menakertrans dan dubes Indonesia untuk Arab Saudi," pungkas Nizar. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Ogah Buru-buru Deklarasi Prabowo sebagai Capres
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam