jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mewajibkan mahasiswa baru melaporkan akun media sosial ke Perguruan Tinggi guna mengantisipasi radikalisme, dinilai ngawur.
"Kebijakan Menristekdikti yang akan mewajibkan mahasiswa baru untuk melaporkan akun medsos bisa dibilang sebagai kebijakan ngawur dan tidak jelas targetnya," kata Anggota Komisi X DPR M Nizar Zahro, kepada JPNN, Minggu (10.6).
BACA JUGA: Nasir: Madiun jadi Pusat Pengembangan Riset Kereta Api
Politikus Gerindra itu mengatakan kebijakan itu ngawur karena menganggap seluruh mahasiswa baru terpapar paham radikalisme, sehingga perlu diwajibkan mendaftarkan akun medsos-nya.
"Tidak jelas targetnya karena sedari awal menganggap semua mahasiswa perlu diawasi, sehingga tidak ada target khusus yang dicapai. Kerja model seperti ini sangat tidak produktif," tegas politikus awal Madura ini.
BACA JUGA: Wakil Ketua Komisi X Sebut Ide Menristekdikti Serampangan
Nizar yang juga ketua DPP Gerindra menyebutkan bahwa upaya pemberantasan radikalisme seharusnya dilakukan secara preventif dan senyap. Ada identifikasi awal target mahasiswa yang dianggap terpapar radikalisme. Dan kemudian dilakukan operasi senyap dengan menggandeng BNPT maupun BIN.
"Sehingga bisa diprediksi kebijakan tersebut akan menyulut aksi penolakan dari mahasiswa, baik yang akan dilakukan secara terbuka atau dalam gerakan bawah tanah," jelas dia.
BACA JUGA: Menteri Nasir: Bikin Negara tak Aman ya Harus Dihabisi
Karenanya, dia menyarankan lebih baik kebijakan tersebut dibatalkan saja. Tidak tepat jika semua mahasiswa baru diperlakukan sama, karena dia meyakini mayoritas mahasiswa bersih dari paham radikal.
"Menristekdikti tidak boleh memata-matai privasi mahasiswa yang tidak terlibat radikalisme,” pungkas ketum PP Satria Gerindra ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Nasir: Nasionalisme Harus Menggema di Kampus
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam