jpnn.com, ACEH - Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah III Aceh dan Nol Karbon melakukan kolaborasi dengan mengadakan program blue carbon.
Program itu dilakukan untuk merestorasi kawasan hutan mangrove yang terdegradasi di Langsa, Aceh Timur.
BACA JUGA: Pengusaha Hanan Supangkat Mangkir dari Panggilan KPK, Minta Pemeriksaan Ditunda
Hutan mangrove di pesisir Aceh terus menyusut akibat perubahan dan konversi lahan menjadi kering, tambak udang, dan penebangan liar.
Menurut data dari Peta Mangrove Satu Peta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), luas area mangrove di Provinsi Aceh mencapai 33.054,17 Ha, dengan 3.700,95 Ha dalam kondisi kritis.
BACA JUGA: Peringati HPN 2024, PWI dan KLHK Tanam Mangrove di TWA Angke Kapuk Jakarta
Fokus kerja sama itu untuk menciptakan skema pembiayaan yang terintegrasi untuk restorasi konservasi mangrove, pemantauan jangka panjang, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal.
"Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat dukungan dalam restorasi kawasan hutan mangrove," ujar Kepala UPTD KPH Wilayah III Aceh, Fajri SP MM dalam siaran persnya, Kamis (14/3).
BACA JUGA: Dukung Upaya Mitigasi Perubahan Iklim, Pertamina Rehabilitasi Mangrove di Kupang NTT
Dia menambahkan dengan keterbatasan dana anggaran dari pemerintah pusat, KPH Wilayah III Aceh akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kawasan dalam wilayah kerja.
"Melalui kerja sama dengan Nol Karbon, kami bisa membuat pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih hijau, lebih tangguh, dan inklusif," tuturnya.
Direktur Nol Karbon, Pera Malinda menuturkan kerja sama program blue carbon dengan KPH Wilayah III Aceh dapat menciptakan skema insentif karbon kredit untuk upaya pemulihan dan konservasi kawasan mangrove yang rusak, serta memperkuat silvofishery (kegiatan perikanan di area mangrove).
"Ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Aceh, yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 96.813 orang komunitas nelayan," ungkap Pera Malinda.
Blue carbon merujuk pada karbon yang tersimpan di ekosistem laut dan pesisir.
Konsep pelestarian ekosistem karbon biru itu untuk meningkatkan penyimpanan karbon dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Indonesia memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia, mencapai sekitar 3,3 juta hektar, yang merupakan sekitar 20 persen dari hutan mangrove dunia.
Hutan mangrove di negara ini memiliki potensi untuk menyerap 4-5 kali lebih banyak karbon daripada hutan tropis.
Hilangnya hutan mangrove dapat berdampak pada stabilitas kawasan pesisir, mengancam kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Hal ini semakin diperparah dengan kenaikan permukaan laut Indonesia mencapai 0,8-1,2 cm/tahun, sementara 65% populasi masyarakat Indonesia tinggal di daerah pesisir.
Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi emisi di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) sesuai target Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Target FOLU Net Sink 2030 sejalan dengan Strategi Pengembangan Rendah Karbon Jangka Panjang Indonesia (LTS-LCCR) 2050.
Target pengurangan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri adalah 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional adalah 43,20% pada ENDC.
Indonesia FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurangi Jejak Karbon, KoinWorks Tanam Pohon Mangrove Bersama Pendana dan Peminjam
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian