jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 memiliki tantangan tersendiri.
"Pemilu tanpa Covid-19 sudah ada tantangan. Adanya Covid-19 menghasilkan beban lain dalam pelaksanaan pilkada," kata Nono saat pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku, Jumat (4/12), dalam rangka pengawasan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
BACA JUGA: Kapolda Sumbar: 293 TPS Sangat Rawan, Masyarakat Cenderung Anarkistis
Sebab, ujar dia, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus mampu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat maupun setiap personel penyelenggara.
Karena itu, Nono berharap penerapan protokol kesehatan dilakukan secara benar oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
BACA JUGA: Info Terbaru Pembangunan Jalur Puncak Dua Bogor
"Jangan sampai yang terdampak masyarakat, baik kesehatan atau ekonomi. Jadi, harus dijaga baik oleh para pemilih, KPU dan Bawaslu," ungkapnya.
Senator Dapil Maluku itu mengatakan, pilkada yang berkualitas akan mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas dan bisa membangun daerahnya.
BACA JUGA: Kesaksian Warga Tiba-tiba Air Merendam Ratusan Rumah, Tanggul Kali Jebol
"Ujung dari proses demokrasi ini adalah bagaimana rakyat memilih pemimpinnya. Kami berharap agar lebih baik kualitasnya dan menghasilkan pilihan yang tepat," imbuhnya.
Karena itu, Nono meminta semua pihak bertanggung jawab menyukseskan pilkada di Maluku.
"Semua bertanggung jawab bahwa dalam proses pilkada ini menghasilkan pemimpin yang lebih baik," ungkap Nono.
Mantan Komandan Paspampres itu berharap terjalin sinergi kerja sama antara DPD, KPU, dan Bawaslu, untuk mewujudkan pilkada yang aman, lancar, dan berkualitas di tengah pandemi Covid-19.
"Teman-teman (senator) akan kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan pengawasan di daerah masing-masing. Kami berharap bisa terkoneksi, apa saja yang terjadi di lapangan tolong kami dikomunikasikan. Sebaliknya, kami juga akan mengomunikasikan terkait temuan perkembangan di lapangan," katanya.
Senator DPD Dapil Maluku Novita Anakotta menilai KPU mempunyai pekerjaan rumah besar terkait partisipasi masyarakat sebagai pemilih.
Menurutnya, menghasilkan pemimpin daerah pilihan masyarakat harus dari pilkada dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.
Dia mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa KPU, Bawaslu, dan stakeholder butuh effort yang lebih, karena pilkada kali ini digelar di masa pandemi Covid-19.
"Pengawasan dilakukan untuk memastikan persiapan pilkada agar angka pemilih tinggi dan tidak memunculkan klaster baru Covid-19," katanya dalam rapat yang dihadiri senator Dapil Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjeku dan Dapil Papua Herlina Murib ini.
Senator Dapil Aceh Fadhil Rahmi mengatakan partisipasi pemilih menjadi tolok ukur keberhasilan pilkada.
Fadhil berharap KPU Provinsi Maluku agar mampu menarik masyarakat untuk menyumbangkan suaranya dalam pilkada ini.
Ia menjelaskan sejumlah survei mengatakan tingkat partisipasi pilkada di tengah pandemi di bawah 50 persen.
Padahal, lanjut dia, sebelum pandemi, rata-rata tingkat partisipasi di nasional pasti di atas 60 persen.
"Ditambah lagi adanya pembatasan aktivitas kampanye pasti memengaruhi kemeriahan pilkada. Bisa jadi berakibat masyarakat tidak tahu mengenai pilkada. Ini harus menjadi perhatian bagi KPU," kata Fadhil.
Maluku akan menggelar pilkada di empat kabupaten, yaitu Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.
Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan meskipun kondisi geografis Maluku daerah kepulauan, logistik pemilu juga telah didistribusikan dan berada di setiap kecamatan yang ada di empat wilayah tersebut.
Terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19, Syamsul, mengatakan bahwa di setiap TPS akan diberikan hand sanitizer, masker, face shield, dan APD. Setiap petugas penyelenggara pemilu, termasuk KPPS, akan dilakukan rapid tes secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penularan Covid-19. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy