jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto disebut-sebut berperan besar dalam kasus megakorupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Internal Golkar pun tak tinggal diam, mulai bersikap.
Kabarnya, sudah ada langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan partai beringin jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan menimpa Novanto.
BACA JUGA: Setnov Masih Saksi, Golkar Perlu Gelar Munaslub
Namun, pengamat hukum pidana Universitas Jayabaya Umar Husin yakin bahwa Partai Golkar sudah berpengalaman menghadapi krisis. Biar digebuk bagaimanapun juga, partai beringin tetap kokoh.
Karenanya dia menegaskan jika Novanto tumbang atau ditumbangkan tidak akan berpengaruh kepada suara Golkar. "Novanto jatuh atau dijatuhkan tidak akan memengaruhi perolehan suara Golkar," kata Umar saat diskusi Partai Politik dan Budaya Korupsi yang digelar Jaringan Masyarakat Antikorupsi, Senin (24/4) di Jakarta.
BACA JUGA: Memangnya Pak Jokowi Mau Maju dari Mana?
Menurut dia, tidak ada pengaruhnya elektabilitas Golkar jika Novanto tumbang atau tidak. "Bahkan Golkar sudah pecah tiga hingga empat kali, suaranya tetap," kata Umar.
Dia juga menyoroti bahwa aparat penegak hukum hanya berani dengan partai kecil. Namun, ujar dia, giliran jika ada kader partai besar terkena kasus, lamban diproses. "Jika terkait PDIP dan Golkar, muter-muter. Contohnya e-KTP ini sudah berapa lama. BLBI juga baru disidik," kata Umar.
BACA JUGA: Yorrys: Kepala di Surabaya, Kaki di Bekasi, Badan di Jawa Tengah
Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, kasus e-KTP yang menyeret nama Novanto sangat memprihatinkan. "Memang dalam kasus yang kena ketum kami, kami prihatin. Kami sepakat bagaimana selamatkan partai," ujar Yorrys di kesempatan itu.
Dia mengatakan, ketum sebagai simbol partai tetap dipertahankan. Di sisi lain, ujar Yorrys, partai juga harus diselamatkan. KPK juga harus didukung menuntaskan kasus ini.
Sebab, korupsi e-KTP ini merupakan masalah serius karena yang anggaran yang disikat itu lebih dari 51 persen. "Ini megakorupsi yang merugikan bangsa. Presiden sendiri sudah marah," katanya.
Dia mengatakan, dalam kasus ini bukan yang diduga terlibat bukan saja cuma paling banyak dari Golkar. "Tapi ketum Golkar dengan jelas sampai persidangan kemarin dianggap, dituduhkan berencana bersama-sama memperkaya orang lain. Tidak menerima gratifikasi atau memberikan suap," katanya.
Karenanya, dia mengatakan, Golkar sekarang tengah melaksanakan konsolidasi internal secara intensif. Sebab, dalam waktu dekat atau Juni 2017 sudah mempersiapkan proses pilkada serentak 2018. Kemudian, Agustus 2017 akan menghadapi verifikasi faktual. Kemudian proses pencalegan untuk pemilihan legislatif 2019.
"Kalau masalah politik kami biarkan dengan tersanderanya ketum Golkar, maka partai harus diselamatkan. Kami sedang cari formulanya," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bang Yorrys Yakin Banget Setnov Segera Dijerat KPK
Redaktur & Reporter : Boy