jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritisi penurunan anggaran yang signifikan untuk sektor pariwisata dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata (Kemenpar) Widiyanti Putri Wardhana. Hal ini justru mencekik pemerintah daerah yang terbatas pada anggaran.
"Saya sangat menyayangkan dihapusnya pagu anggaran DAK (dana anggaran khusus) di postur anggaran Kementerian Pariwisata. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata ini menjadi prioritas, dengan anggaran yang cukup besar untuk mendukung pengembangan pariwisata," kata Novita di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Rabu (20/11).
BACA JUGA: Raker dengan Manekraf, Novita Hardini Sebut Ekraf Bisa Jadi Ladang Pekerjaan Anak Muda
"Namun, pada tahun 2024-2025, dana DAK untuk pariwisata tidak lagi dianggarkan," tambahnya.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, keputusan ini akan menjadi beban berat bagi pemerintah daerah (pemda) yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Dia mengungkapkan sebagai anggota DPR yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, dirinya meyakini kebijakan dihapusnya anggaran DAK akan pasti langsung berdampak.
BACA JUGA: BPTD Jabar Sidak Pul Bus Pariwisata Menjelang Nataru, Antisipasi Kendaraan Bodong
"Di Trenggalek, wilayah kami di pesisir selatan Jawa Timur, sektor pariwisata adalah salah satu unggulan kami. Dari 6.046 desa wisata yang ada di Indonesia, 36 di antaranya berasal dari Trenggalek. Bahkan, Trenggalek berhasil masuk dalam tiga besar lomba desa wisata nasional, tiga tahun berturut-turut. Selain hadiah nominal rupiah pada saat ceremonial menerima piagam dan piala. Setidaknya ada perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata untuk mendukung infrastruktur penunjang Desa Wisata kami," kata satu-satunya legislator perempuan dari Dapil Jawa Timur VII ini.
Trenggalek, kata Novita, dengan APBD sekitar Rp1,6 triliun, harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola sektor pariwisata utamanya dibidang infrastruktur penunjang dengan alokasi dana yang terbatas.
BACA JUGA: BPTD: 1.000-an Bus Pariwisata di Jawa Barat Tidak Laik Jalan
"Rp1 triliun dari APBD Trenggalek sudah habis untuk kebutuhan operasional birokrasi, sementara anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak sampai Rp70 miliar per tahun. Bagaimana beban daerah ini bisa menghambat meningkatnya wisatawan datang ke Trenggalek," kata dia.
Novita pun mendesak Kemenpar untuk mempertahankan alokasi DAK bagi sektor pariwisata pada 2026 mendatang. "Kami akan terus memberikan dukungan legislasi untuk memastikan dana DAK ini tetap ada, karena sangat bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di daerah," tegas dia.
Selain itu, Novita juga menyinggung soal polemik tingginya tarif tiket pesawat yang berdampak pada kunjungan wisatawan domestik dan asing, terutama pada momen peak season, seperti di libur Natal dan tahun baru nanti.
Ia meminta Kemenparekraf untuk membangun komunikasi lebih intensif dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian terkait, guna menciptakan kebijakan yang mendukung sektor transportasi, terutama di daerah-daerah wisata yang masih kurang mendapatkan perhatian.
Novita juga menyarankan agar Kemenpar lebih memperhatikan kawasan-kawasan pariwisata yang memiliki infrastruktur memadai, seperti yang ada di Pulau Jawa, yang meskipun tidak disebutkan sebagai destinasi prioritas, tetap membutuhkan sentuhan kebijakan agar sektor pariwisata di sana berkembang.
"Khususnya di jalur selatan Jawa, yang juga menjadi prioritas pembangunan Nasional dengan jalur lintas selatan," pungkasnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap Mencetak SDM Pariwisata Berstandar Global, IPTI Lantik Rektor Perdana
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga