TIMIKA -- Selama ini, para daerah penghasil tambang merasa diperlakukan tidak adilPasalnya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka dari sektor tambang masih kecil
BACA JUGA: Garuda Tambah 600 Kursi ke Padang
Pendapatan dari hasil tambang justru lebih banyak mengalir ke pusatIde untuk membuat asosiasi daerah penghasil tambang dicetuskan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
BACA JUGA: KPPU Terperangah, Semen di Papua Rp. 1,8 Jt/ Sak
Saat berkunjung ke Pemkab Mimika, Papua, kemarin, Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, DrsBACA JUGA: Obsesi Gubernur Pesawat Jangkau Papua
Wadah ini penting, khususnya bagi daerah yang menjadi lokasi Perusahaan Tambang Kontrak Karya.Pemkab Mimika sendiri menyambut ajakan itu“Itu kesempatan yang baikMudah-mudahan dengan adanya asosiasi tersebut, bupati-bupati di Indonesia bisa memperjuangkan hal-hal yang bisa menjadi haknya daerahItu suatu yang positif untuk suatu daerah, apalagi tidak semua bupati bisa begitu, yang kalau tidak salah jumlahnya hanya sekitar 37 bupati,” papar Sekda Mimika Willhemus Haurissa kepada JPNN
Maklum, Mimika dan Sumbawa Barat punya kemiripan, yakni sama-sama menjadi lokasi perusahaan tambang besarDi Mimika ada PT Freeport Indonesia (PTFI), sedang di Kabupaten Sumbawa Barat ada PTNewmount Nusa Tenggara (NNT).
Pemkab Sumbawa Barat sendiri melakukan studi banding di Mimika dalam rangka meningkatkan dan menggali pendapatan daerahDimana kedua kabupaten memiliki permasalahan yang hampir serupa, yaitu permasalahan umum daerah penghasil tambangWakil Bupati Sumbawa Barat didampingi Kadis DPP KA IrMusyafri, MM., Kabid Pendapatan Daerah Taufik Dirja Wijaya, SE, MM., Kabid Anggaran DPP KA Nurdin Rahma, SE., Kabid Akuntansi Muhammad Yusuf, S.Ip., dan Kasie Penetapan PAD Norullah, B.A.
Rombongan pejabat Sumbawa Barat diterima Sekda Mimika, DrsWillhemus Haurissa, Kepala Dispenda Petrus Yumte, SH, M.Si., Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Telekomunikasi, Suparno, SE, staf Dispenda maupun perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI)Kedua belah pihak pun saling bertukar cinderamata
Dalam pertemuan, dibahas kontribusi perusahaan tambang pada peningkatan pendapatan dalam APBD masih kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan ke pusatBegitu juga permasalahan sosial dan lingkungan hidup, dampak eksternal yang ditimbulkan dari aktifitas pertambanganKedua belah pihak dapat saling menukar pengalaman untuk menerapkan apa yang perlu sesuai daerahnyaDalam arti apa yang dilakukan Kabupaten Mimika sehubungan kehadiran PTFI, juga dapat diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat terkait kewajiban yang dilaksanakan oleh PTNewmount Nusa Tenggara (NNT).
Wakil Bupati Sumbawa Barat Mala Rahma dalam presentasenya menyampaikan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh PTNNT terhadap pemerintah yang selama iniHal itu dapat dilaksanakan dengan optimal serta memiliki landasan hukum, yaitu bagi hasil PPh 21 dan PPh 25, Pajak Kendaraan Bermotor milik PT.NNT, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, permukaan pada Pasal 2 ayat (1), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT.NNT, sewa perairan terhadap pengelolaan pelabuhan dari PT.NNT, dana bagi hasil perimbangan umum royalty, komisi rabat, potongan, bunga, atau pajak daerah lainnya
Pemkab Mimika juga menerima beberapa masukan dalam menggali potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa BaratDiantaranya berinvestasi pada PTNNT dengan menanamkan saham(gbl/ups/sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gempa Sumbar Dongkrak Inflasi
Redaktur : Tim Redaksi