jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai upaya liberalisasi di sektor gas bumi. Menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, kebijakan tata niaga yang terlalu liberal dikhawatirkan bakal mengancam ketahanan energi nasional.
"Kebijakan pemerintah yang terlalu liberal bakal mempersulit upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi yang efisien dan memberikan daya saing tinggi bagi perekonomian bangsa," ujar Said dalam diskusi tentang energi di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (7/11) malam.
BACA JUGA: Marzuki Sarankan BK DPR Ubah Aturan Dana Pensiun
Menurutnya, kebijakan energi nasional harus dapat memberikan keuntungan maksimal bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu mengatur tata niaga gas bumi sehingga selaras dengan tujuan tersebut.
Said menambahkan, salah satu caranya untuk memerkuat kedaulatan energi adalah dengan melindungi aset dan bisnis milik BUMN sektor energi. "Pemerintah sebaiknya mengatur dan menata kembali kewenangan BUMN energi dan mengurangi dominasi trader gas," ujar Said.
BACA JUGA: Staf Keuangan DPP PKS Diperintah Palsukan Laporan Mobil LHI
Lebih lanjut Said berharap pemanfaatan gas bumi pada masa mendatang semakin meningkat. Mengingat, gas bumi adalah sumber energi yang murah dan ramah lingkungan.
Untuk itu Said menyerukan agar pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh Indonesia. "Sehingga masyarakat banyak, termasuk warga nahdliyin dapat menikmati energi yang murah dan ramah lingkungan ini," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Bakorkamla Dinilai Gagal Kawal Lautan RI
BACA ARTIKEL LAINNYA... MenPAN-RB Anggap SKCK Tak Penting Lagi bagi Pelamar CPNS
Redaktur : Tim Redaksi