Nurbaitih Ungkap 2 Menteri yang Berperan Dalam Perjuangan Honorer K2

Jumat, 25 September 2020 – 11:51 WIB
Ribuan guru honorer demo. Ilustrasi. Foto: dok jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Nurbaitih mengungkap fakta di balik perjuangan mereka mendapatkan status PNS.

Pembentukan Forum Honoror K2 Indonesia (FHK2I) yang kini berubah PHK2I tidak lepas dari sosok mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar.

BACA JUGA: Titi Purwaningsih Tuding Pemerintah Senang Honorer K2 Banyak yang Pensiun

Azwar lah yang mengusulkan agar perwakilan honorer K2 membuat perkumpulan agar daya dorong kepada pemerintah lebih kuat.

"Jadi ceritanya usai tes CPNS 13 November 2013 dan kemudian pengumuman 10 Februari 2014, banyak perwakilan honorer K2 masing-masing daerah datang ke KemenPAN-RB meminta keadilan karena hasil pengumumannya tidak transparan," cerita Nur, sapaan karib Nurbaitih dalam Podcast JPNN.com di YouTube, Jumat (25/9).

BACA JUGA: Beredar Informasi yang Membuat Honorer K2 Lulus PPPK Kecewa

Setiap harinya selalu saja ada honorer K2 yang datang ke kantor KemenPAN-RB. Mereka mempertanyakan alasan tidak lulus. Lantaran, saat pengumuman tidak ada passing grade.

Bahkan honorer K2 yang lulus CPNS pun tidak tahu nilainya.

BACA JUGA: Ini 7 Dampak Buruk dari Kebanyakan Makan Bayam

"Mungkin karena KemenPAN-RB selalu ramai dengan honorer K2, Pak MenPAN-RB Azwar Abubakar memberikan ide. Katanya kenapa tidak buat saja persatuan biar daya dorongnya lebih kuat," kisah Nur yang juga koordinator PHK2I DKI Jakarta.

Dari situ kemudian, seluruh perwakilan honorer K2 di Indonesia berkumpul pada 25 Mei 2014. Saat itu Titi Purwaningsih yang sudah memiliki Forum Honorer K2 Banjarnegara didaulat jadi ketua umum. Forum Honorer K2 Banjarnegara pun berganti nama menjadi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I).

Sebagai langkah awal, Agustus 2014,FHK2I mendesak MenPAN-RB Azwar Abubakar untuk membuatkan kebijakan bagi honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS 2013.

Kebijakan itu keluar berupa verifikasi dan validasi data honorer K2 yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Data itu kemudian masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan jumlah honoror K2 439.596 orang.

Usai masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jabatan MenPAN-RB dipegang Yuddy Chrisnandi, politikus Partai Hanura. Kepemimpinan Yuddy diwarnai dengan aksi demo besar-besaran FHK2I pada 15 September 2015.

Menurut Nur, demo 15 September 2015 itu adalah puncak perjuangan FHK2I karena melibatkan 80 ribu orang. Saat itu, Jakarta "lumpuh" karena macet di mana-mana.

Peristiwa menegangkan terjadi saat perwakilan honorer K2 dari 20 daerah didampingi anggota DPR bertemu MenPAN-RB Yuddy meminta jawaban atas tuntutan FHK2I yang menuntut diangkat PNS. Namun, Yuddy mengatakan akan dijawab di depan para anggota DPR RI.

"Pak Yuddy saat itu minta waktu untuk Salat Istikharah. Usai salat, Pak Yuddy katakan akan memenuhi permintaan honorer K2. Waktu itu kami semua langsung sujud syukur karena saking gembiranya," tuturnya.

Pascademo, janji Yuddy Chrisnandi ditepatinya. Tepatnya 22 September 2015 dalam rapat kerja Komisi II DPR, Yuddy menyampaikan roadmap pengangkatan honorer K2 secara bertahap hingga 2019l dengan anggaran Rp23 triliun. Di mana tiap tahunnya diangkat 110 ribu honorer K2 dengan mendahulukan usia tua.

Namun, bak petir di siang bolong, rapat kerja ketiga, Yuddy Chrisnandi membatalkan roadmap tersebut. Alasannya bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana turunannya PP Manajemen PNS ada pembatasan usia 35 tahun.

"Dari situlah kami berjuang lebih kencang lagi untuk menuntut hak-hak honoror K2," tandasnya. (esy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler