jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik. Bahkan, ia menyebut kartu truf beberapa ketua umum parpol sudah dipegang.
Hal itu disebutkan Hasto pascaputusan MK yang melanggengkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Yenny Dukung Ganjar, Nusron Tetap Yakin Ucapan Gus Dur soal Prabowo Jadi Kenyataan
Politikus Partai Golkar Nusron Wahid membantah rumor yang dilontarkan Hasto.
Dia memastikan partai politik yang tergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM), terutama Golkar, mengusung Gibran bukan karena tekanan.
BACA JUGA: Nusron Golkar Sebut Putusan MK Bukan untuk Gibran, tetapi buat Anak Muda Berprestasi
"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia," ucap Nusron dalam keterangannya, Senin (30/10).
Nusron menegaskan partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Golkar Bantah Bergabung ke KKIR, Nusron Bicara Peluang Prabowo-Airlangga
"Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ujar dia.
Lebih jauh, anggota Komisi VI DPR RI, juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh kepada konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.
"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," lanjut Nusron.
Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, katanya, ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.
Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.
"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," tandas dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif