jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen milik anggota DPR dari PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra (INY). Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan terhadap Nyoman yang menjadi tersangka suap pengurusan impor bawang.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengungkapkan, penyidik juga menggeledah rumah yang ditempati putra Nyoman di kawasan Cilandak. “Pada 10 Agustus penggeledahan di apartemen INY daerah Permata Hijau dan rumah anaknya di daerah Cilandak,” kata Chrystelina GS di Jakarta, Senin (12/8).
BACA JUGA: Lima Bidang Ini Jadi Prioritas PDIP Usai Kongres
Menurutnya, penyidik dalam penggeledahan itu juga melakukan penyitaan. “Ada dokumen dan beberapa barang bukti elektronik,” ucap Chrystelina.
BACA JUGA: KPK Duga Politikus PDIP Jual Pengaruh dalam Pengurusan Impor Bawang
BACA JUGA: PDIP Klaim Usulan Amandemen Terbatas Berbeda dengan Era Soeharto
Lebih lanjut Chystelina mengatakan, penyidik pada Jumat lalu (9/8) juga menyegel beberapa ruangan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. “Tanggal 9 Agustus geledah di Indocev (perusahaan money changer, red),” ujar Chrystelina.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Nyoman sebagai tersangka penerima suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Selain Nyoman, tersangka lain dalam kasus itu adalah orang kepercayaannya yang bernama Mirawati Basri dan Elviyanto, serta pihak swasta yakni Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar.
BACA JUGA: PDIP Tidak Keberatan Kursi Ketua MPR Diduduki Oposisi
BACA JUGA: Hasto Pastikan Suap buat Nyoman Tak Terkait Kongres PDIP
KPK menduga Nyoman meminta fee sebesar Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari kuota 20 ribu ton untuk berbagai perusahaan. Perusahaan milik Afung termasuk yang sedang mengurus jatah impor dari kuota itu.
Dari commitment fee Rp 3,6 miliar, Rp 2 miliar sudah diterima Nyoman. Uangnya ddikirim oleh Doddy ke rekening kasir money changer milik Nyoman.(jpc/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OTT KPK Terhadap Nyoman Dharmanta Bisa Mendelegitimasi Keputusan Kongres PDIP 2019
Redaktur : Tim Redaksi