jpnn.com - JPNN.com - Bawaslu Sumut menemui Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi di kantornya, Kamis (5/1).
Kedatangan mereka di sana guna melaporkan persiapan Pilkada kabupaten/kota yang ada di Sumut pada Februari 2017, dan persiapan Pilkada kabupaten/kota, serta provinsi pada 2018 mendatang.
BACA JUGA: Spanduk Dirusak, Tim Anies-Sandi Mengadu ke Bawaslu DKI
Pada kesempatan itu, pimpinan Bawaslu Sumut juga menyampaikan beberapa persoalan. Salah satunya terkait honor Panwas Tapanuli Tengah yang belum dibayarkan selama empat bulan oleh pemerintah setempat.
Mendapat laporan ini, Gubernur Sumut pun meminta agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) segera mencairkan anggaran honor panitia pengawas pemilihan kepala daerah (Panwas Pilkada) tersebut.
BACA JUGA: Kata Bang Taufik, Dulu Jokowi Juga Ogah Datang Debat
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan menyampaikan, saat ini Panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sampai ke level kelurahan, sudah 4 bulan belum menerima honor.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Panwas. Karena dari Rp8 miliar dana yang telah dianggarkan baru cair sekitar Rp2 miliar.
BACA JUGA: Andika Terancam Diskualifikasi Dari Pilgub Banten?
Untuk itu, Syafrida mengharapkan, agar sisa dana tersebut dapat dicairkan di awal Januari 2017 ini, agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar.
“Sementara untuk dana KPU, sudah dialokasikan sekitar 60 persen dari dana yang telah dianggarkan,” beber Syafrida seperti diberitakan Sumut Pos hari ini.
Pada kesempatan tersebut, Syafrida juga menyampaikan perkembangan terkini di Tebingtinggi. Menurutnya, Pilkada di kota tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya tingkat partisipasi pemilih.
Karena pihaknya khawatir, tingkat partisipasi di Tebingtinggi rendah akibat hanya memiliki calon tunggal.
“Diharapkan Pemprov Sumut dapat membantu agar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dalam Pilkada nanti dapat meningkat. Jangan sampai terjadi seperti di Kota Medan pada Pilkada lalu,” harapnya.
Ia juga menyampaikan, untuk Pilkada 2018 di Provinsi Sumut, yakni akan diikuti 8 kabupaten/kota ditambah 1 provinsi.
Dari 8 kabupaten/kota yang mengikuti, baru 2 kabupaten yang telah menganggarkan dana Pilkada untuk Panwaslu. Sedangkan untuk Pilgub, menurutnya hingga saat ini tidak ada masalah.
“Diharapkan Pemprov Sumut dapat mendorong kabupaten/kota yang akan mengikuti untuk menganggarkan dana Pilkada,” jelas Syafrida.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi langsung merespon dengan menelepon Plt Bupati Tapteng Bukit Tambunan. Selain menanyakan terkait anggaran tersebut, ia juga meminta agar anggaran Panwas yang telah dianggarkan segera dicairkan, agar pelaksanaan Pilkada berjalan maksimal.
“Saya sudah perintahkan Bupati agar dana tersebut segera dicairkan. Kebetulan anggarannya telah disahkan di APBD 2017. Tinggal menunggu evaluasi, dan diharapkan segera dicairkan,” pungkasnya. (bal/saz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Sibuk Latih Otot, Anies Malah Tanpa Persiapan
Redaktur & Reporter : Budi