jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mufti Anam mendesak Kementerian Kesehatan bertindak cepat memberantas permainan harga obat di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Mufti, Kemenkes dan para aparat penegak hukum harus tegas terhadap dugaan aksi mafia obat di balik kelangkaan dan melonjaknya berbagai jenis obat terapi Covid-19.
BACA JUGA: Polres Jakbar Kantongi Nama Calon Tersangka Penimbun Obat
”Ini memang sudah gila-gilaan. Di semua daerah, obat langka, nyarinya susah. Jangan ada lagi pihak yang leluasa memainkan obat. Harus ditertibkan,” ujar Mufti, Senin (26/7).
”Ada yang harga tertingginya Rp 5 juta, bisa melonjak tak karuan hingga Rp65 juta, bahkan ratusan juta seperti Actemra. Kasihan masyarakat. Perintah Presiden Jokowi jelas, tertibkan soal obat ini, indikator keberhasilannya ada dua, ketersediaan dan harganya,” imbuhnya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Datang ke Apotek, Tetapi Obat yang Dicarinya Habis, Lalu..
Mufti menyatakan, telah banyak bukti harga obat melambung tinggi dan stoknya pun tak ada. Bahkan, Presiden Jokowi juga membuktikan sendiri tentang hal tersebut.
”Kejadiannya nyata. Di hampir semua daerah. Bahwa obat itu langka dan mahal. Ini fakta di lapangan. Menkes harus melakukan langkah taktis dan strategis, termasuk dari sisi penegakan hukum bila ada pelanggaran,” ujar Mufti.
BACA JUGA: Pertamina Dikeluarkan dari Indeks JP Morgan ESG EMBI, Mufti Anam: Itu Tamparan Keras
Di sisi lain, terkait stok langka yang menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin ada orang-orang menengah ke atas yang sehat telah membeli obat untuk antisipasi, Mufti menyatakan itu adalah indikasi ada dugaan permainan penjualan obat.
Sebab, untuk bisa mendapatkan obat yang tergolong obat keras tersebut, tentu saja harus disertai resep dokter.
"Nah, bagaimana orang sehat yang kelompok menengah ke atas itu bisa mendapatkan obat-obat tersebut? Padahal mereka sehat. Kan kalau beli, harus ada resep dokter. Ada apa ini? Harus diusut tuntas," kata Mufti.
“Berarti kelangkaan obat tak melulu soal pasokan, tapi ada permainan mafia obat,” ujar politisi muda PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Mufti, dengan menunjukkan iktikad untuk membereskan pihak-pihak yang diduga memainkan obat, pemerintah akan mendapat dukungan publik yang luar biasa.
"Dukungan publik ini penting untuk menyukseskan penanganan pandemi. Manajemen soal obat menjadi salah satu penentu kepercayaan publik ke pemerintah,” ujarnya.
Mufti juga mendukung dalam jangka pendek pemerintah segera mengimpor obat-obatan yang dinilai masih langka.
Namun, dia kembali mengingatkan agar distribusinya berkeadilan dan bebas dari praktik memburu rente sesaat.
"Jangan ada pihak yang bisa dapat akses, lalu memborong dan menjualnya kembali dengan harga gila-gilaan,” kata Mufti.
Pandemi, lanjut Mufti, harus menjadi momentum untuk pembenahan industri obat secara terintegrasi, baik dari sisi industri bahan baku obat, produksi obat, hingga distribusi yang berkeadilan.
”Ini momentum yang pas, pemerintah lewat Menkes dengan menggandeng kementerian lain harus membenahi secara total,” tuturnya.
Mufti mengingatkan, karena permasalahan langka dan mahalnya obat terapi ini, angka kematian pasien berpotensi terus meninggi. ”Selain juga tentu karena permasalahan ketersediaan oksigen dan kapasitas fasilitas kesehatan,” ujarnya. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek