Ogah Bantu Saudi Bantai Rakyat Yaman, Amerika Bakal Cabut Status Teroris Houthi

Sabtu, 06 Februari 2021 – 15:51 WIB
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani 15 kebijakan baru pada hari pertamanya berkantor di Ruang Oval Gedung Putih, Selasa (20/1). Foto: Reuters

jpnn.com, WASHINGTON DC - Amerika Serikat berniat mencabut status teroris milisi Houthi Yaman sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan negara itu. Rencana ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Presiden Joe Biden menghentikan dukungan kepada koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi di Yaman.

Perang Saudara di Yaman secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran. Koalisi negara-negara Arab pimpinan Saudi mendukung kubu pemerintah yang kini dipimpin Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi. Sedangkan kelompok Houthi disokong Iran.

BACA JUGA: Permintaan Irjen Lotharia untuk Orient, Bupati Terpilih Sabu Raijua Bersatus WN Amerika Serikat

Pencabutan cap teroris itu, yang dikonfirmasi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri, dilakukan sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.

"Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penyebutan teroris pada menit-menit terakhir dari pemerintahan sebelumnya. PBB dan organisasi kemanusiaan menjelaskan bahwa kampanye militer akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata pejabat itu.

BACA JUGA: Tiongkok Tuding Amerika Merusak Persahabatan Negara-Negara Laut China Selatan

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80 persen rakyatnya membutuhkan bantuan.

Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pada 19 Januari, sehari sebelum Biden menjabat.

BACA JUGA: Perdana di Era Joe Biden, Aksi Militer Amerika Bikin Tiongkok Murka

Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari ketentuan yang terkait dengan Houthi tersebut. Tetapi, kalangan pejabat dan kelompok bantuan PBB mengatakan pengecualian ketentuan itu tidak cukup dan mereka menyerukan agar keputusan yang memasukkan Houthi ke daftar hitam dicabut.

Pejabat Departemen Luar Negeri menekankan bahwa tindakan itu tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan "perilaku tercela" mereka.

Koalisi militer yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi --yang bersekutu dengan Iran.

Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian, saat negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.

Senator Demokrat Chris Murphy menyambut baik keputusan itu. "Penyebutan teroris itu menghentikan pengiriman makanan dan bantuan penting lainnya di Yaman dan mencegah negosiasi politik yang efektif," katanya melalui pernyataan. (ant/dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler