jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersikeras melanjutkan pengukuran lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Penolakan warga Desa Sukamulya, yang pada Kamis (17/11) lalu berujung pada bentrokan dengan aparat, sama sekali tidak dianggap oleh pemerintah.
BACA JUGA: Menhub: Ini Potensi Wisata yang Luar Biasa
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar tegas tidak mau mendengar aspirasi mereka yang menolak proses pembebasan lahan.
Pasalnya, menurut dia, warga yang melakukan aksi kemarin bukanlah pemilik lahan.
BACA JUGA: Kunjungi 3 Bandara di Jambi, Menhub: Saya Sudah Bicara
"Pemilik tanah tidak ada yang menolak, tapi diintimidasi oleh yang tidak memiliki tanah," ucap Deddy kepada wartawan, Minggu (20/11).
Deddy mengklaim, sebelum melakukan pengukuran, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
BACA JUGA: Minta Keringanan Hukuman, Malah Ditambah Hakim
Bahkan masyarakat yang memiliki tanah telah memberikan dokumen tanah mereka kepada pemerintah. Sehingga, proses pengukuran sewajarnya dilakukan.
Dia pun menampik desas-desus soal intimidasi yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat agar masyarakat rela melepas tanahnya untuk dibangun runway BIJB Kertajati.
"Tidak ada yang paksa orang menjual tanahnya, mereka mau menjual tanahnya tapi dihalang-halangi. Pasti ada tokoh intelektualnya," paparnya.
Dia pun meminta aparat penegak hukum segera mengusut aksi penolakan warga Desa Sukamulya tersebut. Sehingga masalah ini menjadi terang-benderang.
"Ini ada apa sebenernya? Kita gak tau. Makanya itu tugas penegak hukum, apakah (pelakunya) spekulan, apakah ada unsur politis di dalamnya," pungkas dia. (yan/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan Amblas, Sejumlah Desa di Muara Enim Terancam Terisolasi
Redaktur : Tim Redaksi