jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mendesak pemerintah meninjau ulang PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Okky, rumusan pengupahan di PP tersebut sejatinya tidak ada peningkatan upah buruh.
Pasalnya, nominal upah per tahun yang baru itu itu adalah upah minimum berjalan + {(inflasi+laju pertumbuhan ekonomi) x upah minimum berjalan}.
BACA JUGA: Golkar Kubu Agung Ancam Tempuh Jalur Hukum
"Arti sebenarnya adalah tidak ada peningkatan upah. Karena penambahan upahnya itu hanya untuk menambah membeli barang-barang yang naik akibat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang kurang baik. Sehingga tidak terjadi peningkatan kesejahteraan hidup seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945," kata Okky, melalui pesan singkat, Senin (2/11).
PP tersebut, sambung Okky, juga merupakan model pengupahan yang sentralistik. Pasalnya, dalam pembuatan PP, pemerintah tidak melibatkan kepala daerah (gubernur). Padahal, setiap daerah memilki kekuatan dan kelemahan masing-masing terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Agung dan Ical Langgar Aturan, Internal Golkar Minta Digelar Munas
"Jelas saja, PP ini bertentangan dengan sistem negara yang desentralisasi. Saya meminta perlu dievaluasi dan melakukan pembicaraan antara unsur-unsur penentu UMP ini. Konkretnya, Pemerintah perlu segera meninjau ulang PP tersebut." tegas mantan peragawati itu.
Okky menambahkan, yang mendapatkan upah minimum itu adalah 68% dari pekerja di Indonesia. Karena, jika mengikuti rumus UMP versi PP 78/2015, penambahan upah pertahun adalah 11,7%. Sedangkan serikat pekerja menghendaki 22%.
BACA JUGA: Martri Agoeng Gantikan Hamid Noor Yasin di DPR
"Jangan sampai ada kesan, PP ini sengaja dibuat cepat dan mendeketi tanggal 1 November. Karena setiap 1 November para gubernur harus mengesahkan UMP di masing-masing daerahnya." pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Asap Batal Terbentuk
Redaktur : Tim Redaksi