jpnn.com, BOJONEGORO - Oknum Kepala Desa (Kades) Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan publik. Itu setelah sebuah video pengakuan viral di media sosial tentang dugaan pemangkasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dilakukan kades tersebut.
Dalam video tersebut, sang Kades diduga mengakui bahwa dana yang seharusnya diterima oleh warga secara penuh telah dipotong dengan alasan pemerataan.
BACA JUGA: Diduga Memihak Salah Satu Cakada, Oknum Kades di Kabupaten Serang Dilaporkan ke Bawaslu
Video yang viral memperlihatkan Kades Ngemplak memberikan pernyataan bahwa pemangkasan dilakukan untuk membagikan bantuan ke lebih banyak warga.
Namun, langkah tersebut dinilai melanggar aturan penyaluran bantuan yang telah ditetapkan pemerintah, dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang berhak menerima bantuan penuh.
BACA JUGA: Ini Tampang Oknum Kades Tersangka Korupsi Dana Desa di Karawang
Pengakuan Kades dan Reaksi Warga
Dalam video yang beredar, Kades mengakui, "Memang saya menyalahi aturan, betul saya melakukan pemangkasan, tetapi ini saya lakukan agar semua warga mendapatkan bantuan."
BACA JUGA: Oknum Kades Diduga Intimidasi Guru PAUD Untuk Pilih Caleg Tertentu
Namun, warga menilai langkah tersebut tidak adil, terutama bagi mereka yang namanya telah terdaftar sebagai penerima sah berdasarkan data resmi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan mereka sangat kecewa karena tidak menerima BLT secara penuh.
"Bahkan, kami tidak diberi tahu mengenai perubahan pembagian ini," ujarnya.
Menurut keterangan warga lainnya, berdasarkan data resmi, setiap RT seharusnya hanya menyalurkan BLT kepada dua penerima sah.
Namun, Kades bersama Kepala Dusun (Kasun) justru membagi jatah dua penerima sah menjadi enam orang di tiap RT tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari warga yang terdaftar.
Hal ini dinilai memiliki motif politis dan telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga.
Proses Penyaluran yang Dipertanyakan
Selain pemangkasan, warga juga menyoroti proses penyaluran BLT di Desa Ngemplak yang berbeda dari desa-desa lain.
Di desa-desa lain, penerima BLT diundang ke balai desa untuk menerima bantuan secara resmi dan didokumentasikan.
Namun, di Desa Ngemplak, penyaluran dilakukan secara door-to-door oleh Lurah tanpa adanya bukti penerimaan resmi.
Hal ini menimbulkan polemik, terutama bagi penerima yang merasa berhak, tetapi merasa tidak diperlakukan adil.
"Saya sangat berharap pemerintah segera turun tangan dan menindaklanjuti dugaan ini," ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Tuntutan Warga dan Tanggapan Pemerintah
Warga berharap agar aparat segera menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini.
Meski demikian, desakan warga terus bergema di media sosial dan media lokal, menuntut kejelasan terkait pemangkasan BLT yang terjadi di Desa Ngemplak.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean