jpnn.com - MAGELANG - Berbagai pihak mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang membuka permasalahan penambangan di wilayah Merapi. Terlebih ada dugaan oknum PNS Pemkab Magelang meminta jatah setoran dari kegiatan penambangan liar.
Koordinator Gerakan Masyarakat untuk Transparansi dan Kebijakan (Gemasika) Magelang, Iwan Hermawan mendesak pemkab transparan soal dugaan keterlibatan oknum PNS di penambangan liar itu. Gemasika juga ingin semuanya dibuka secara terang benderang.
BACA JUGA: Kunjungi Batam, Mufidah Kalla Beli Lampu Hias dan Pakaian Etnik
Iwan menegaskan, sebenarnya keterlibatan oknum PNS itu sudah menjadi rahasia umum.”Dulu pemkab sudah berjanji akan melakukan supervisi, te-tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,” kata Iwan seperti dikutip Radar Jogja.
Lebih lanjut Iwan mengingatkan agar kicauan tersangka penambangan liar yang menyebut oknum PNS meminta jatah harus ditindaklanjuti. Sebelumnya, tersangka kasus penambangan alat berat, Abas Ichwan Ansori, 50, warga Kecamatan Dukun membeberkan soal keterlibatan oknum PNS dalam penambangan itu.
BACA JUGA: Sukses Lestarikan Peninggalan Nenek Moyang Berkat Internet
”Ia menyebut seperti itu tentu bukan tanpa alasan. Jadi, saya mendesak pemkab segera mengambil langkah,” kata Iwab.
Selain kalangan LSM, desakan serupa juga dilontarkan kalangan DPRD Kabupaten Magelang. Anggota dewan mendesak bupati melakukan supervisi terhadap bawahannya.
BACA JUGA: PSK Cantik Bertarif Rp 1 Juta, Pernah Layani Pejabat dan Wakil Rakyat
”Kicauan tersangka perlu ditindaklanjuti dan dilakukan pembuktian lebih lanjut di internal Pemkab Magelang,” kata anggota Komisi III DPRD Magelang, Hibatun Wafiroh.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Magelang, Sobikin menambahkan, peraturan penambangan alat berat di lereng Merapi terkesan abu-abu. Sehingga, banyak oknum yang mengambil untung di dalamnya.
”Kami mengapresiasi langkah kepolisian, sehingga bisa membuka banyak fakta terkait penambangan. Sekarang tinggal pemkab melakukan langkah selanjutnya,” katanya.
Bupati Magelang Zaenal Arifin mengaku, belum menerima laporan soal oknum PNS yang terlibat dalam penambangan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Magelang, Erie Sadewo mengatakan, belum mendapat laporan adanya oknum PNS yang disebut tersangka. Hanya, pihaknya meminta agar keterlibatan oknum tersebut dibuktikan.(ady/hes/ong/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tabung Gas Meledak, Ayah, 2 Anak, 2 Cucu Terbakar
Redaktur : Tim Redaksi