OKP Satu Suara, Desak Kapolda Maluku Dicopot

AMBON - Aliansi Organisasi Kepemudaaan (OKP) Maluku masing-masing Bakor OMK Kota Ambon, PMII, GMKI, IMM, HMI, GMNI, PMKRI, PW IPM dan PII Maluku satukan suara, mendesak Kapolri, Jenderal Timur Pradopo melakukan pencopotan terhadap Kapolda Maluku, Brigjen Pol Syarief Gunawan dan Kapolres Ambon, AKBP Djoko Susilo untuk turun dari jabatan

Desakan ini disampaikan karena keduanya dinilai tidak responsif dan tanggap dalam mengatasi bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu

BACA JUGA: Pemprov Dinilai tak Becus Urus Tenaga Kesehatan

Kepada wartawan di Ambon, Senin (19/9) para OKP menilai aparat penegak hukum lambat dalam menditeksi persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga merebak menjadi pertumpahan darah di bumi cinta damai ini

Menurut mereka, hal ini menggambarkan pemahaman tentang pluralisme perlu mendapat perhatian serius dari semua komponen masyarakat yang ada di Maluku

BACA JUGA: Dibawa Hingga Pensiun, Motor Dinas Terancam Ditarik Paksa

Masih saja terlihat nuansa sentimen agamaPrasangka negatif dan justivikasi Islam-Kristen masih melakat dalam diri masyarakt kota sehingga konflik horisontal yang bersifat lokal digeneralisasikan kemuatan SARA.

"Kami meminta untuk Kapolri, pak jenderal Timur Pradopo untuk mencopot Kapolda Maluku dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dari jabatan

BACA JUGA: Mogok, Puluhan Perawat RSI Terancam Dipecat

Mereka tidak pantas duduk di kursi ituMasalah sekecil ini saja tidak bisa diantisipasiDimana peranan intelejen," ungkap Korcab PMII Maluku-Malut Daim B Rahawarin, Korwil GMKI Elsye Duganata, Ketua DPD IMM Maluku Maryam Payapo, Korda GMNI Anthoni Hendriks, Kecab PMKRI Deinse Oratmangun, Kecab IMM Bilal Tuhulele, PW IPM Maluku Ashari PII Maluku Faisal Kaimudin dan Bakor OMK Kota Ambon Johanes Rawulunubun kemarin.

Selain itu mereka juga meminta pemda melihat persoalan sosial yang timbul akibat insiden, yakni trayek angkot yang melambung naik, pendidikan yang belum berjalan baik, memberikan penerahan mengenai nilai-nilai perdamaian, relokasi pengungsi ke daerah asal, para pedagang yang berjual tak sesuai sasaran dan masalah lainnya

Dalam kesempata itu, Aliansi OKP mengeluarkan enam butir pernyataan sikap, yakni pertama, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang dapat menimbulkan disorientasi dan mengarah pada potensi konflikKedua, Pemda secara pro aktif  dalam mengajak para pemuka dan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga lebih meningkatkan ketahanan diri

Ketiga, melakukan penegakan supremasi hukum terkait pelanggaran HAM yang terjadi saat konflik dan mengusut tuntas permasalahan kemarinMeminta pemda cepat dan tanggap terhadap persoalan pengungsi

Keempat, meminta Presiden SBY untuk mencopot Kapolri dan Menkopolhukam karena tidak mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Ambon dan menjadikan Maluku sebagai daerah khususKelima, percepatan legislasi UU provinsi kepulauan, realisasi anggaran lumbung ikan nasional dan yang keenam adalah mengatasi perekonomian rakyat yang lemah dan berdampak pada penyakit sosial sehingga rentan terhadap upaya-upaya provokasi(MG2/awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Ambon Genjot Koordinasi dengan Tokoh