jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad menuding Food Station sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak netral dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.
Hal itu terbukti dengan diluncurkannya program operasi pasar (OP) di 70 kelurahan ibu kota yang kerap dihadiri salah satu pasangan calon.
BACA JUGA: Sandi Yakin Bisa Dapat Simpati Para Pengusaha Besar
"Kuat dugaan OP ini sengaja diprogramkan untuk mendukung salah satu paslon gubernur," ujar Syaiful, kemarin (22/12).
Syaiful juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit. Karena diduga ada penyalahgunaan anggaran.
BACA JUGA: Baru 12 Calon Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS
"Badan Pemeriksa Keuangan kami minta untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan OP yang dilakukan oleh BUMD tersebut," kata dia.
Syaiful mengatakan, tidak netralnya BUMD ini melanggar peraturan pemilu daerah. Karena sangat merugikan bagi calon lainnya.
BACA JUGA: Penyelenggara Pemilu Berani Tidak Netral, Siap-Siap Berurusan dengan DPKPP
"Jika terbukti adanya pelanggaran, harus ada tindakan tegas," kata dia.
Dia juga berharap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk turun tangan mencegah dugaan penyimpangan ini.
"Plt harus bertindak," tandas dia.
Di sisi lain, Direktur Food Station Arief Prasetyo Adi saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya netral dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Terkait program OP yang dijalankan Food Station menurutnya ditujukan sepenuhnya untuk masyarakat Jakarta.
"I dont care siapapun gubernurnya kami akan tetap menggelar OP," tegas dia.
Kalaupun saat ini gubernurnya Basuki T Purnama, menurutnya itu hanya kebetulan. Karena, jika nanti gubernurnya Anis Baswedan maupun Agus Yudhoyono, dirinya akan melakukan hal yang sama.
"Saya kerja buat warga Jakarta bukan buat gubernur," pungkas dia. (wok/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Gubernur, Tarif Transportasi Umum Turun
Redaktur : Tim Redaksi