Opini BPK, Modal Tambahan Incumbent

JAKARTA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menjadi salah satu daerah yang pengelolaan keuangannya terbaikIni dilihat dari opini BPK yang diberikan pada Pemprov Sulut yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP)

BACA JUGA: Saksi Ahli Dukung Putusan MK Kasus Kobar

Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah disamping merupakan konsekuensi dari pelaksanaan amanah paket UU di bidang keuangan negara, juga memberi manfaat tambahan bagi entitas yang diperiksaDi tingkat pemerintahan daerah, opini laporan keuangan juga merupakan salah satu modal politik bagi incumbent dalam pilkada.  

"Khusus bagi Sulut, hanya pemprov saja yang memperoleh WTP

BACA JUGA: Hayono Tetap Dukung Putusan DPP Demokrat

Sedangkan daerah tingkat duanya tidakIni akan sangat membantu sebagai modal politik bagi incumbent, karena dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, bahkan bisa jadi menimbulkan kebanggaan di mata publik," ujar Hadi dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan tahun 2010 di Hotel Borobudur, Selasa (27/7).

Dalam kesempatan itu Gubernur Sulut SH Sarundajang menerima penghargaan WTP dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diberikan Wapres Budiono

BACA JUGA: Koalisi Ingin Ketua F-PD Segarkan Demokrasi

Sarundajang mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Sulut harus mengelola keuangan sesuai aturan yang ada"Bupati dan wali kota harus mengelola uang rakyat dengan baik, jangan sampai diselewengkan," tegasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Asimilasi Model PD Lebih Realistis