jpnn.com, JAYAPURA - Juru bicara Tentara Pebebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengambil sikap setelah pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.
Kepada Cenderawasih Pos, Rabu (2/12) kemarin, Sebby menyebut atas nama Panglima Tinggi TPNPB-OPM, dia dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengeluarkan pernyataan tegas agar menjadi perhatian oleh semua pihak.
BACA JUGA: Bamsoet : Benny Wenda Sudah Jelas Melakukan Tindakan Makar
Sebby menjabarkan, pertama bahwa klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republic Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda sendiri.
Kedua, TPNPB-OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda melakukan deklarasi dan mengumumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimacy mayoritas rakyat bangsa Papua dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi.
BACA JUGA: DPR Kutuk Benny Wenda Cs Mendeklarasikan Pemerintahan Sementara West Papua
Ketiga, TPNPB-OPM tidak bisa mengakui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum international warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat.
Kemudian, TPNPB-OPM tidak mengakui dan tidak akan berkompromi dengan Benny Wenda, mengingat Benny Wenda melakukan deklarasi negara Papua Barat dan berkantor di Inggris yang bukan merupakan daerah revolusi.
BACA JUGA: Agus Widjojo Peringatkan Benny Wenda, Tunggu Saja
Berdasarkan poin-poin di atas, maka TPNPB-OPM menolak klaim Benny Wenda.
Menurut Sebby, klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka dari Republik Indonesia.
"Mulai hari Rabu, 2 Desember 2020 kami dari manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," sebut Sebby seperti dilansir Cepos Online.
"Karena jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Selain itu diketahui bahwa Benny Wenda kerja kepentingan kapitasi asing Uni Eropa, Amerika dan Australia, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua,” tegasnya. (ade/fia/nat)
Redaktur & Reporter : Adek