jpnn.com - JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai hak pekerja setiap lebaran menjadi permasalahan menahun yang tak pernah tuntas. Bahkan, imbauan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tak mempan bagi perusahaan untuk membayarkan hak pekerja.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengatakan, hingga kini permasalahan THR masih terus terjadi di kalangan buruh. Meski sudah ada hukum positif yang mengatur kewajiban pengusaha membayar THR kepada para buruh/pekerja.
BACA JUGA: Sarankan SBY Pahami Suasana Politisi Senayan
"Pelaksanaan pembayaran THR ini selalu menjadi masalah tahunan, yang sepertinya dibiarkan pemerintah tanpa adanya upaya atau terobosan untuk menyelesaikannya," kata Timboel, di Jakarta, Rabu (31/7).
Kemnakertrans, katanya, hanya bisa sebatas memberi imbauan dengan mengeluarkan surat edaran setiap tahun. Padahal Kemnakertrans punya kewenangan melakukan pemeriksaan hingga menjatuhkan sanksi secara perdata berupa sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha kepada perusahaan pelanggar.
BACA JUGA: Jangan Sepelekan Penyadapan Atas Komunikasi SBY
Bila perlu sanksi pidana berupa laporan ke pihak berwajib bisa dilakukan menggunakan PP nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. "Karena THR bagian dari upah, yang menjadi hak para buruh," tegas Timboel.
Dicontohkannya, unjuk rasa buruh yang terjadi di Kudus (Jawa Tengah), Cakung, Marunda (jakarta Utara) yang menuntut pembayaran THR, merupakan beberapa contoh kasus akibat lemahnya peran pemerintah untuk mengawal penegakkan hukum positif dalam Permenakertran No. 4 Tahun 1994 tentang kewajiban pembayaran THR kepada buruh.
BACA JUGA: Dua Jenderal Berpeluang Gantikan Moeldoko
"Tentunya selain di tiga daerah tersebut, masih banyak lagi pelanggaran pembayaran THR yang terjadi di daerah. Pelanggaran THR ini banyak modus yang terus terjadi," jelas Timboel.
Nah, untuk mengeliminir permasalahan tahunan tentang THR ini perlu terobosan oleh pemerintah. Upaya itu harus melebihi kebiasaan yang sering dilakukan Kemenakertrans saat ini yang hanya sebatas mengimbau.
"Terbukti upaya Kemenakertrans yang monoton tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, malahan membuat sikap apatis kaum buruh terhadap tugas Kemenakertrans," tutupnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gantikan Nanan, Oegroseno jadi Wakapolri
Redaktur : Tim Redaksi