jpnn.com - Masa cuti bersama Lebaran 2019 usai. Kini, honorer K2 kembali bekerja dan fokus memperjuangkan status PNS yang diidamkan sejak lama.
Mesya Mohamad, Jakarta
BACA JUGA: Siapa pun Presidennya, Tolong Perhatikan Nasib Honorer
"YANG mau jadi PNS silakan ikut berjuang dengan saya. Yang puas dengan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) silakan ongkang-ongkang kaki.' Pesan singkat itu tersebar di grup WhatsApp honorer K2. Penulis pesan adalah Edi Kurniadi alias Bhimma.
Bhimma yang merupakan ketua umum Honorer K2 Indonesia ini ingin anggotanya ikut berjuang. Tidak sekadar diam, menunggu keajaiban datang dari langit.
BACA JUGA: Forum Honorer Indonesia: Kami Tunggu Sikap Politik Pemerintah dan DPR
Bhimma menilai, tidak semua honorer K2 serius berjuang. Dia kesal dengan sikap honorer K2 yang pasrah dengan keadaan. Bagi dia, tidak ada yang bisa diraih tanpa perjuangan.
Pemerintah akan membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019, alokasi CPNS dan PPPK 2019 untuk pusat 46.425.
BACA JUGA: Tidak Ada Payung Hukum untuk Angkat Honorer K2 35 Tahun Plus Jadi PNS
Sedangkan daerah 207.748. Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.
Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya, 85.555 untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768.
Walaupun aturan rekrutmen PPPK dan CPNS sudah jelas. Di mana PNS untuk WNI usia di bawah 35 tahun.
Bhimma masih mengobarkan semangat kepada anggotanya. Dia optimistis ada jalur khusus untuk honorer K2 menjadi PNS.
"Semua itu harus diperjuangkan. Kalau hanya diam dan menunggu durian jatuh ya susah. Makanya saya minta seluruh anggota Honorer K2 Indonesia bersatu dan berjuang," kata Bhimma kepada JPNN, Senin (10/6).
Seruan yang sama juga diungkapkan Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Sumatera Selatan Syahrial.
Menurut dia, perjuangan tidak akan berhasil bila honorer K2 tidak kompak.Tidak akan mungkin honorer K2 jalan tanpa bergabung dengan forum.
Lewat forum, semua aspirasi bisa diperjuangkan. Pendekatan mulai dari daerah hingga ke pusat. "Jangan pernah berharap jadi PNS kalau hanya menunggu di rumah. Gunakan forum untuk wadah perjuangan. Aspirasi honorer K2 bisa tembus ke pusat karena forum, bukan individual," tegasnya.
BACA JUGA: Ada Dokter PNS yang Bolos Kerja, Ternyata..
Sama halnya dengan pernyataan Ketua Umum PHK2I Titi Purwaningsih. Guru asal Banjarnegara ini mengungkapkan sudah ada agenda khusus untuk pembahasan honorer K2 usai lebaran. Informasi yang diperoleh DPR RI sudah mengagendakan pembahasannya bulan ini.
Menurut Titi, misi PHK2I sangat jelas. Mengantarkan ratusan ribu honorer K2 lintas instansi ke kursi PNS.
Kalaupun sebagian kecilnya sudah ikut dalam proses rekrutmen PPPK tapi tidak menyurutkan semangat berjuang menjadi PNS.
"Saya sudah nyatakan berkali-kali, semangat perjuangan PHK2I adalah PNS. PPPK itu pemberhentian sementara," ucapnya.
Dia pun yakin, meski sudah jadi PPPK, masih ada peluang jadi PNS bila UU Aparatur Sipil Negara (ASN) direvisi.
PPPK ada karena ikut aturan UU ASN. Bila aturan itu direvisi, yang sudah jadi PPPK bisa diangkat PNS.
Keyakinan juga disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi K2 Indonesia (FKK2I) Iman Supriatna. Meskipun berbeda-beda forum, Iman yakin misi perjuangan sama yaitu PNS.
Keyakinan Iman bertambah karena Jokowi akan memerintah dua periode. Dengan kepemimpinan Jokowi ditambah kekuatan parpol koalisi, revisi UU ASN akan cepat direvisi.
Iman pun menegaskan kekuatan forum sangat berpengaruh terhadap perjuangan honorer K2 meraih status PNS. Honorer K2 yang tidak ikut forum akan rugi sendiri.
"Mana bisa menyalurkan aspirasi kalau menolak masuk forum. Forum ini wadah perjuangan. Jangan berpikir individual," tegasnya.
Sementara Forum Honorer Indonesia (FHI) memertanyakan sikap politik Presiden Jokowi terhadap status mereka. Hampir lima tahun masa kepemimpinan Jokowi, akankah ada solusi, kebijakan terbaik dalam menyelesaikan masalah honorer.
BACA JUGA: Jumlah PPPK Lebih Besar Dibanding PNS, Sistem Kepegawaian Bakal Lebih Sehat?
"Kami berharap siapapun yang terpilih menjadi presiden RI, memohon sekaligus meminta dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia," kata Dewan Pembina FHI Hasbi.
Dia menambahkan, rasanya sungguh naif bangsa dan negeri ini begitu kaya dengan SDA dan pembangunan infrastruktur begitu massif dilaksanakan pemerintah menghabiskan triliunan rupiah.
Sementara di sisi lain negara mempekerjakan warga negaranya selama bertahun-tahun dengan upah yang jauh di bawah standar UMR.
Hal ini tentu tidak manusiawi, di tengah tingginya biaya hidup rakyat dan melambungnya harga barang. Di sisi lain hanya beberapa daerah yang mampu memberikan upah kepada honorer yang layak setara UMR.
Hasbi menambahkan, kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah dan DPR RI untuk membuat serta mengambil kebijakan strategis untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Sehingga ke depan pemerintah tidak berkutat lagi pada permasalahan tenaga honorer. Namun bisa fokus pada peningkatan SDM.
BACA JUGA: Data Penting Rincian Alokasi Kursi CPNS dan PPPK 2019
"Kami yakin pemerintah bisa menyelesaikan hal tersebut dalam sebuah skenario dan formulasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang," tegasnya.
"Jika ada kemauan pemeritah dan DPR RI untuk meramu solusi kebijakan. Tentu dengan sebuah konsep yang lebih manusiawi dan berkeadilan mengingat pengabdian dan loyalitas tenaga honorer bertahun-tahun pada negara," sambungnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekrutmen CPNS 2019, Berharap Ada Formasi Khusus Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad